Menpan & Reformasi Birokasi Dukung Pembentukan LPER

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pemerintah Pusat mendukung semua elemen masyarakat yang membantu program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan visi dan misi ekonomi kerakyatan.

Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi saat menerima pengurus Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (LPER) di Kantornya Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

LPER adalah lembaga yang didirikan untuk memberdayakan ekonomi rakyat menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Nantinya, LPER juga membantu Pemerintah untuk menumbuhkan, mendorong, memotivasi dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat.

Dengan beberapa misi yang nantinya akan dijalankan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber-sumber ekonomi, meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, menumbuhkan jiwa wiraswasta, mengurangi pengangguran, merubah pola pikir (mindset) ke arah yang lebih maju dan meningkatkan jiwa gotong royong.

Sekretaris Jenderal LPER, Francisca Sestri dalam rilis yang diterima Tribun mengatakan, kehadiran LPER dalam memberikan kontribusi sangat penting dalam membantu Pemerintahan mewujudkan dan Memperdayakan ekonomi rakyat, menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

"Dimana dalam menjalankan aktivitasnya, LPER memiliki program program sendiri. Seperti memberikan pendidikan dan Pelatihan Manajemen Produksi, Pemasaran, Keuangan dan Teknologi Informasi,"jelasnya.

Selain itu, juga memberikan memberikan informasi serta membantu akses pemodalan, pasar serta teknologi yang tepat guna. Hingga melakukan bimbingan dan pendampingan kepada usaha kecil menengah.

Disisi lain LPER juga mengadakan seminar dan melakukan penelitian bersama komponen terkait, mengadakan kerjasama dan menciptakan sinergi dangan stakeholders seperti Pemerintah, BUMN, BUMD, LSM, Universitas, Bank dan pihak lainnya.

"Dari poin tersebut, LPER juga membantu dalam hal penyaluran bantuan Pemerintah, BUMN, BUMD dan lainnya yang berupa barang modal dan teknologi hingga usaha mikro, kecil dan menengah. Serta memberi masukkan pada Pemerintah serta melakukan kegiatan yang produktif lainnya," jelasnya.(*)