Wisata Syariah di Bali

Tolak Wisata Syariah di Bali, ‘Tidak Cocok', Mangku Pastika Bilang Begini

Dengan wajah yang tertutup topeng itu, mereka memasuki halaman DPRD Bali di kawasan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Antara/Nyoman Budhiana
Sejumlah pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel dalam aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Bali, Denpasar, Selasa (24/11/2015). Para pengunjukrasa dari berbagai elemen yang tergabung dalam organisasi Cakrawayu menyatakan menolak segala bentuk sistem syariah termasuk wisata syariah yang sempat diwacanakan untuk dikembangkan di Bali. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, AA Gde Putu Wahyura

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Belasan pengunjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat Bali menolak wisata syariah yang sempat diwacanakan di daerah ini dalam aksi di halaman gedung DPRD Bali, Denpasar, Selasa (24/11/2015).

Beberapa di antara pengunjuk rasa itu menggunakan topeng "Bondres" yang mendapat perhatian besar masyarakat sekitarnya.

(Minta Maaf Terkait Rencana Desa Wisata Syariah di Bali, Ini Kata Ketua MES)

Dengan wajah yang tertutup topeng itu, mereka memasuki halaman DPRD Bali di kawasan Niti Mandala Renon, Denpasar.

(Piagam Tantular Bukti Damai, Tidak Akan Ada Wisata Syariah di Bali)

Para pengunjuk rasa yang memasuki halaman gedung DPRD Bali itu menyuarakan yel-yel untuk menolak wisata syariah dikembangkan di Pulau Dewata.

Sementara puluhan aparat Polda Bali sejak pagi sudah melakukan pengamanan di sekitar lokasi.

"Menurut kami wisata syariah tidak cocok dikembangkan di Bali karena tidak sesuai dengan kearifan lokal setempat. Bali selama ini sudah mempunyai budaya sendiri yang sudah dikenal di mancanegara tidak perlu diubah lagi," ujar Ketut Bagus Arjana, Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).

Ketua Umum Cakrawayu Bali, Putu Dana, usai melakukan aksi demo tersebut mengharapkan agar para wakil rakyat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat untuk membatalkan rencana wisata syariah tersebut.

Seluruh pengunjuk rasa di bawah terik matahari yang menyengat itu akhirnya diizinkan memasuki gedung wakil rakyat untuk bertemu dengan para anggota dewan. 

Secara terpisah, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan tidak setuju jika wisata syariah dikembangkan di Pulau Dewata karena dinilai dapat menimbulkan potensi keributan.

"Saya nggak setujulah, malah jadi ribut nanti. Jangan pakai begitu-begitu, udah tenang-tenang kok," kata Pastika usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, di Denpasar, kemarin.

Pastika menilai dengan kondisi pariwisata seperti saat ini sebenarnya sudah tenang-tenang dan baik.

Sebelumnya Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat, Muliaman D. Hadad, usai melantik kepengurusan MES Bali mengatakan bahwa di Bali cocok untuk dikembangkan wisata syariah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved