Kredit Macet BPR di Bali Capai 4,27 Persen, Ini Saran OJK

Zulmi mengatakan, jika dibedah maka penyumbang NPL terbesar datang dari sektor konstruksi, perdagangan, akomodasi dan real estate.

Kredit Macet BPR di Bali Capai 4,27 Persen, Ini Saran OJK
Tribun Bali/AA Seri Kusniarti
Ketua OJK Bali Nusra, Zulmi (tengah) bersama Armen (kanan) dan Nasirwan (kiri) saat memberikan pemaparan mengenai kinerja perbankan selama triwulan pertama di tahun 2016 di Bale Udang, Kuta, Badung, Bali, Rabu (11/5/2016). 

TRIBUN-BALI.com, MANGUPURA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII Bali-Nusa Tenggara, mencatat non performing loan atau kredit macet perbankan di Bali pada triwulan I tahun 2016 sebesar 2,6 persen.

Angka ini naik 0,47 persen dari NPL sebelumnya pada Desember 2015 sebesar 2,13 persen.

Kepala OJK Regional VIII Bali-Nusra, Zulmi, mengatakan, NPL pada Maret 2016 untuk bank perkreditan rakyat (BPR) mencapai 4,27 persen, naik jika dibandingkan angka Februari 2016 sebesar 0,02 persen dari 4,25 persen.

“Ini NPL gross, kalau NPL nett nya kecil sekali. Saya berharap NPL bisa terus ditekan di bawah 5 persen,” katanya di Bale Udang, Jalan Nakula, Kuta, Badung, Bali, Rabu (11/5/2016).

Zulmi mengatakan, jika dibedah maka penyumbang NPL terbesar datang dari sektor konstruksi, perdagangan, akomodasi dan real estate.

Secara total NPL konstruksi di bank umum mencapai 4,67 persen, sedangkan perdagangan mencapai 1,83 persen, akomodasi makan minum 9,45 persen dan realestat sebesar 3,9 persen.

“Ini cukup signifikan menyumbangkan kenaikan NPL,” katanya.

Hal sama juga terjadi pada NPL BPR.

Kontribusi NPL untuk konstruksi adalah 4,85 persen, perdagangan 2,7 persen, dan real estate sebesar 5,24 persen.

“Mengapa NPL dari sektor ini meningkat, karena memang disadari selama ini peningkatan harga sangat cepat di Bali. Baik harga akomodasi hotel, rumah atau lainnya terkait dengan kontsruksi dan peminatnya sangat banyak. Peminat ini tidak hanya datang dari masyarakat Bali saja, tapi pihak luar juga datang ke Bali untuk investasi atau sekedar spekulasi,” katanya.

Lanjutnya, pemerintah telah mencoba meredam dengan membuat aturan Loan To Value (LTV).

Syaratnya, kata dia, jika pengusaha ingin membeli nilai aset Rp 100 juta maka 30 persennya harus menjadi uang muka atau down payment dari pengusaha itu sendiri dan sisanya 70 persen yang bisa dikredit.

“Ini cukup efektif mengerem, namun karena permintaannya banyak dan di pasar setiap ada yang mau beli pasti ada yang jual. Sehingga sekarang harganya sudah mulai jenuh, karena sudah terlalu tinggi. Artinya bagi yang dulunya spekulasi dengan meminjam kredit di bank, namun tidak sesuai ekspektasi maka mengakibatkan tertundanya pembayaran ke bank dan menjadi kredit macet,” imbuhnya. (*)

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help