Ariel Minta Kapolda Tak Terpengaruh Desakan Dari Pihak Manapun Terkait Kasus Penurunan Bendera

Semua proses harus dilakukan sesuai tuntutan terhadap kinerja polisi yang profesional dalam melindungi dan melayani warga

Ariel Minta Kapolda Tak Terpengaruh Desakan Dari Pihak Manapun Terkait Kasus Penurunan Bendera
Tribun Bali / I Made Ardhiangga Ismayana
Massa menduduki halaman luar Mapolda Bali, Kamis dinihari tadi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Kuasa Hukum I Gusti Putu Dharmawijaya alias Gung Omleth, I Made 'Ariel' Suardana menyatakan, Kapolda Bali harus bersikap imparsial dalam menangani kasus penurunan bendera.

Terlebih lagi, tidak terpengaruh oleh desakan pihak-pihak yang ingin mengkriminalisasi para aktivis lingkungan hidup yang sedang berjuang menyelamatkan lingkungan hidup‎.

Karena, Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto pun menegaskan apabila pihaknya juga menerima laporan supaya ada penegakan hukum terhadap aksi itu.

"Kapolda Bali agar  segera menginstruksikan kepada jajaran kepolisian di seluruh wilayah Bali untuk menghentikan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis. Serta harus memastikan dan menjamin rehabilitasi para korban yang terhadapnya telah dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sewenang-wenang," kata Ariel, Sabtu (10/9/2016).

Selain itu, sambung dia, Kapolda Bali harus menginstruksikan agar seluruh aparat kepolisian yang berada di wilayahnya mematuhi Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 (Standard HAM Kepolisian) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Hal ini adalah upaya, supaya orang nomor 1 di Korps Bhayangkara Jalan WR Supratman,Denpasar itu supaya memastikan terjaganya keamanan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) setiap warga masyarakat yang ada di wilayah Bali.

Serta memastikan berlangsungnya proses hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Semua proses harus dilakukan sesuai tuntutan terhadap kinerja polisi yang profesional dalam melindungi dan melayani warga, bukan dalam rangka kepentingan birokrat apalagi pengusaha pendukung reklamasi Teluk Benoa, Bali.

"Kapolda Bali agar tidak melakukan dan atau menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis yang melakukan penolakan reklamasi Teluk Benoa," tandasnya. (*).

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved