Dianggap Tak Sesuai Keputusan Jaksa Agung, Kuasa Hukum Minta Pembebasan Gung Omleth

Terutama mengenai penetapan tersangka yang tak sesuai prosedur.

Dianggap Tak Sesuai Keputusan Jaksa Agung, Kuasa Hukum Minta Pembebasan Gung Omleth
Tribun Bali/Rizal Fanany
I Gusti Putu Dharma Wijaya (berkacamata) usai menjalani proses pemeriksaan di Mapolda Bali, Denpasar, Kamis (8/9/2016). Pemeriksaan ini terkait penurunan bendera merah putih saat aksi tolak reklamasi di Gedung DPRD Bali beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR -‎ Polda Bali menetapkan tersangka kepada terduga pelaku yang dianggap Polda Bali melakukan penurunan Bendera Merah Putih.

Dalam hal ini, Kuasa Hukum I Gusti Putu Dharmawijaya alias Gung Omleth kembali merinci mengenai adanya kejanggalan.

Terutama mengenai penetapan tersangka yang tak sesuai prosedur.

I Made 'Ariel' Suardana mengatakan, ‎bahwa surat panggilan tersangka diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah.

Dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. 

"Dalam penjelasan Pasal 112 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa surat panggilan yang sah adalah surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang," katanya, Sabtu (10/9/2016).

Ariel menyebut, apalagi untuk menetapkan tersangka, pihak penyidik harus menerbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan sebagai pemberitahuan kepada Jaksa.

Yang kemudian dilanjutkan proses penyidikan untuk memperoleh nama-nama yang dijadikan tersangka.

Itu dengan melihat Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana).

Setelah itu, penyidik memanggil tersangka (serta saksi-saksi) untuk diperiksa.

Kemudian, sambung dia, berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh I Gusti Putu Dharmawijaya, apakah menurunkan bendera kemudian menaikkannya kembali merupakan penghinaan pada Bendera Merah Putih.

"Kami meminta dengan ini, Kapolda Bali agar segera membebaskan I Gusti Putu Dharmawijaya, serta mengeluarkan SP3 terhadap kasus I Gusti Putu Dharmawijaya," tandasnya.(*)

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved