DPRD Bali Sadar Kapan Bersaing dan Bersanding

Mungkin beliau (anggota DPRD Bali) sudah sadar kapan saatnya bersaing kapan saatnya bersanding.

DPRD Bali Sadar Kapan Bersaing dan Bersanding
Humas Pemprov Bali
Sidang paripurna ke-12 masa persidangan ketiga DPRD Bali, kantor DPRD Bali, Denpasar, Kamis (3/11/2016). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ada hal yang unik dari sidang paripurna ke-12 masa persidangan ketiga DPRD Bali.

Dalam sidang paripurna tersebut biasanya fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali menyampaikan jawabannya sesuai fraksinya masing-masing terhadap Pendapat Gubernur Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagai Prakarsa Anggota Dewan.

Tetapi dalam sidang paripurna ini penyampaian jawaban dijadikan satu oleh seluruh fraksi, baik Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Fraksi Panca Bayu.

Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama sebagai pimpinan sidang pun menyambut baik hal ini.

“Jawaban fraksi digabung, ini tumben dan pertama kalinya. Mungkin beliau (anggota DPRD Bali) sudah sadar kapan saatnya bersaing kapan saatnya bersanding,” jelas Wiryatama yang mendapatkan tepuk tangan dari undnagan yang hadir dalam sidang paripurna, kantor DPRD Bali, Renon, Denpasar, Bali, Kamis (3/11/2016).

Anggota Komisi I, Ngakan Samudra yang membacakan pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali ini mengatakan, sejatinya revisi Ranperda LPD ini diajukan sebagai wujud komitmen dan kepedulian DPRD Bali terkait peran dan eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maka sejalan dengan perkembangan LPD yang pesat, timbul pula berbagai kebutuhan baru berkenaan dengan unsur-unsur kelembagaan, manajemen, dan operasionalnya.

“Terhadap pendapat Saudara Gubernur yang telah menyetujui penyempurnaan mengenai aspek substansi/materi muatan Raperda yang kami ajukan, maka kami Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali menyampaikan beberapa hal mengenai penyederhanaan izin Pendirian LPD yang cukup dengan rekomendasi bupati/wali kota, memberikan peluang kepada LPD untuk menyimpan kelebihan likuiditas pada bank dengan bunga bersaing, pembentukan penyangga likuiditas, penguatan peran Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD), pelatihan berbasis kompetensi, penyiapan regenerasi pengurus, tranparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana pemberdayaan 5 persen, sanksi atas pelanggaran peraturan yang berlaku, termasuk sanksi terhadap yang tidak menyetor Dana Pemberdayaan,” jelas politisi asal Nusa Penida ini.

Sedangkan terhadap pendapat Gubernur Bali yang tidak sependapat terhadap sanksi administratif yang dicantumkan dalam Bab Ketentuan Pidana, Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali dapat menerimanya dengan alasan-alasan bahwa dalam merumuskan ketentuan administratif harus menyebutkan secara tegas norma yang dilanggar, dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut, dan secara tegas menyebutkan jenis sanksi administratif yang akan dikenakan.

“Untuk menjaga kelestarian LPD pada bentuk dan karakteristik aslinya, yang selama ini telah terbukti mampu berkembang dan memberikan manfaat bagi Krama Desa dan pembangunan Desa Pakraman, maka tetap akan mempertahankan komponen penting, seperti menjaga “TAKSU LPD”, yaitu melalui hukum adat di Desa Pakraman bersangkutan. Penguatan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Pembina Umum LPD. Penguatan LP-LPD, kejelasan peran dan fungsi Badan Kerjasama Lembaga Perkreditian Desa (BKS-LPD) sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi untuk penguatan/kemajuan LPD di seluruh Bali. Menyediakan anggaran untuk mendukung operasional BKS-LPD, LP-LPD, penjaminan simpanan nasabah LPD, dan perlindungan LPD, serta skim penyangga likuiditas. Adapun sumber dananya kami usulkan tetap seperti sebelumnya, yaitu 5 persen dari laba LPD setiap tahun,” jelasnya.

Selain itu dalam revisi Perda LPD ini juga dilaksanakan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi SDM LPD dan pemeriksaan LPD oleh auditor independen, dengan ada dukungan dana dari APBD Provinsi Bali.

Penyiapan Regenerasi dan Kaderisasi terhadap kepemimpinan LPD, pemberian sertifikasi kompetensi bagi calon kepala LPD, termasuk lembaga yang akan mengeluarkan sertifikasi kopetensi tersebut.

Transparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana pemberdayaan 5 persen, termasuk pertanggungjawabannya dengan melibatkan auditor independen.

Penanganan LPD yang sudah tidak beroperasi (macet), sanksi atas pelanggaran peraturan yang berlaku, termasuk sanksi terhadap LPD yang tidak menyetor dana pemberdayaan 5 persen. (*)

Penulis: A.A. Gde Putu Wahyura
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved