TribunBali/

Berita Banyuwangi

Hebat, Banyuwangi Masuk Nominator Top Ten Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional

Penilaian ini diperoleh dari sejumlah indikator mulai dari tataran pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga pelaksanaan urusan

Hebat, Banyuwangi Masuk Nominator Top Ten Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional
Surabaya.tribunnews.com/Haorrahman
Kunjungan tim LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) ke Banyuwangi, Rabu (8/2/2017). 

TRIBUN-BALI.COM-BANYUWANGI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memilih Banyuwangi sebagai nominator sepuluh besar (top ten) nasional penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik tahun 2016.

Ini disampaikan Kepala Subdit Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Gensly, saat berkunjung ke Banyuwangi, Rabu (8/2/2017).

Gensly mengatakan, Banyuwangi terpilih setelah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini mendapat nilai sangat tinggi dari Kemendagri.

Penilaian ini diperoleh dari sejumlah indikator mulai dari tataran pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga pelaksanaan urusan pemerintahan.

“Kami datang ke Banyuwangi untuk melihat best practice tata kelola pemerintahan di sini. Kami ingin melihat apa saja yang telah dilakukan Pemkab untuk percepatan pelayanan publiknya, khususnya yang berbasis IT. Sekaligus membuktikan, apakah benar telah sesuai dengan laporan yang kami terima,” ujar Gensly.

Tim Kemendagri yang berjumlah enam orang tersebut akan mengunjungi sejumlah pelayanan publik selama dua hari penuh. Mereka akan memastikan apakah inovasi di Banyuwangi berjalan dengan efektif dan memudahkan warga.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo berkesempatan memaparkan singkat sejumlah inovasi pelayanan publik di hadapan tim Kemendagri tersebut.

Di antaranya, inovasi ‘lahir procot pulang bawa akta’, sebuah pelayanan inovasi dalam melayani pembuatan akta kelahiran bagi warga dalam waktu yang super cepat.

“Penerbitan akta ini gratis dan cepat. Kalau biasanya perlu waktu hingga dua minggu, namun dengan program ini akta akan selesai hanya dalam 2 hari. Ini tentunya sangat membantu warga,” terang Yayan, panggilan akrab Suyanto.

Yayan juga memaparkan program e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

Lewat program ini bisa dipantau progress proyek fisik di setiap desa melalui sistem teknologi informasi.

“Di Banyuwangi ada 189 desa, jadi tidak efektif jika kita kontrol secara manual. Namun, melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke desa-desa. Kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map. Sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan,” urainya.

Halaman
12
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help