BI Temukan Indikasi 70 KUPVA Ilegal

BI akan melakukan tindakan tegas jika hingga batas waktu tersebut KUPVA BB ilegal belum mendaftarkan izin

BI Temukan Indikasi 70 KUPVA Ilegal
Tribun Bali/Rizal Fanany
Seorang petugas money changer menunjukkan uang dolar AS di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (12/8/2015). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bank Indonesia (BI) menegaskan adanya kewajiban bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), untuk memperoleh izin beroperasi.

Pasalnya berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Bali, per posisi 31 Januari 2017 terdata 689 KUPVA BB di Bali, terdiri dari 142 kantor pusat, dan 547 kantor cabang yang beroperasi.

Namun ada 70 KUPVA BB di luar data tersebut, yang dianggap ilegal atau tidak berizin berdasarkan pantauan KPwBI Bali bersama aparat kepolisian.

“Kami harapkan 70 atau bahkan masih ada KUPVA BB di Bali yang tidak berizin ini, segera mengurus izinnya ke BI, karena kami memberikan tenggat waktu hingga 7 April 2017,” tegas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana, dalam temu media di kantor BI, Kamis (16/2/2017), di Renon, Denpasar.

Batas waktu ini diberikan sesuai ketentuan perizinan dalam PBINo.18/20/PBI/2016 dan SE No.18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Kemudian tertuang juga dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2011, tanggal  28 Juni 2011 tentang Mata Uang dan dipertegas melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Surat Edaran (SE) No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyebutkan setiap pihak perseorangan atau korporasi wajib menggunakan rupiah dalam transaksi baik tunai maupun non tunai, yang dilakukan di wilayah NKRI.

“Selain itu pelaku usaha juga wajib mencantumkan harga barang dan atau jasa hanya dalam rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan atau jasa dalam rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation),” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Cik ini, menegaskan dengan UU No.7 tahun 2011 ini, maka BI akan melakukan tindakan tegas jika hingga batas waktu tersebut KUPVA BB ilegal belum mendaftarkan izin.

“Kami telah berkoordinasi dengan Polda Bali, terkait  KUPVA BB ini. Apabila kami menjumpai usaha yang masih promosi dengan mata uang asing, maka akan kami datangi dan kami jelaskan secara persuasif. Namun jika tidak berhasil, maka kami laporkan ke kepolisian agar ditangani sesuai aturan yang berlaku,” cetusnya.

Pasalnya, kata dia, KUPVA BB yang tidak berizin dan tidak dalam pengawasan ini sangat rentan disalahgunakan sebagai tempat pencucian uang, pembiayaan terorisme, hingga pembayaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Apalagi di Bali, dengan kunjungan wisatawan mancanegara cukup tinggi mencapai lebih dari 4 juta.

Cik mengatakan, punishment apabila KUPVA BB tidak mengindahkan regulasi ini, bisa terancam hingga penutupan usaha.

Upaya sosialisasi pun terus digencarkan, baik kepada asosiasi, pelaku usaha, humas, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Khususnya kepada pelaku usaha di bidang industri pariwisata, seperti hotel, villa, butik, restoran, art shop, travel agent, dan sebagainya. “Brosur pun kami berikan dalam 3 bahasa, yakni Inggris, Mandarin, dan Indonesia. Penyebaran SMS blast tentang kewajiban penggunaan rupiah di Bandara Ngurah Rai dan titik-titik pariwisata lainnya dan pemasangan baliho ‘Use Rupiah’ di titik lokasi padat wisata seperti kerobokan dan Kuta,” katanya.

Apalagi transaksi jual-beli uang kertas asing dan travel cek (TC) KUPVA BB di Bali pada 2016 cukup tinggi, dengan angka mencapai Rp 31,085 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun 2015 dengan transaksi Rp 29,709 triliun.

Sementara itu, Zulfan Nukman, Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi KPwBI Bali menjelaskan 70 KUPVA BB ini tersebar di beberapa titik pariwisata di Bali. “Ada di Badung, seperti Kuta dan sekitarnya. Sehingga kami juga bersinergi dengan desa adat dan bendesa adat dalam mendeteksi keberadaan KUPVA BB ini, khususnya yang ilegal,” kata Zulfan. Lanjutnya, 70 KUPVA BB ini beroperasi secara bervariasi baik menyempil sembari menjual kaca mata, dan modus lainnya. Termasuk memanggil hotel dfan villa yang masih menggunakan pembayaran menggunakan mata uang asing. Untuk itulah, pihaknya bekerjasama dengan hotel-hotel di Bali agar saat wisman datang dan meminta deposit bisa mendatangi KUPVA BB legal baik di dalam kawasan hotel maupun di luarnya. (*)

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help