Home »

Bali

Direktur RSU Manuaba Pastikan Beri Layanan Maksimal

Sejumlah pihak pun berharap permasalahan keluarga ini bisa segera selesai sehingga tak berpengaruh pada kredibilitas rumah sakit legendaris ini.

Direktur RSU Manuaba Pastikan Beri Layanan Maksimal
WWW.RSMANUABA.COM
RSU Manuaba 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Konflik internal yang terjadi di tubuh Rumah Sakit Umum (RSU) Manuaba, Denpasar, Bali, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan terhadap pasien.

Sejumlah pihak pun berharap permasalahan keluarga ini bisa segera selesai sehingga tak berpengaruh pada kredibilitas rumah sakit legendaris ini.

Namun Direktur RSU Manuaba, I Made Supartayasa, menegaskan persoalan dualisme kepengurusan Yayasan Keluarga Manuaba maupun masalah Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) tak akan berpengaruh pada pelayanan rumah sakit.

"Kami pastikan bisa memberikan layanan maksimal kepada masyarakat," kata Supartayasa, Sabtu (18/3) kemarin. Bahkan, katanya, dalam beberapa bulan lagi akan ada evaluasi akreditasi RS Manuaba.

Namun ia tetap berharap pihak keluarga yayasan bisa segera menemukan solusi untuk mengakhiri persoalan. Namun ia menolak mengomentari konflik yang terjadi antara Prof Manuaba dengan anak-anaknya.

"Sementara untuk STR dan SIP dokter, kami lakukan dengan sebaik mungkin untuk evaluasi pada Juli mendatang. Namun untuk SIP dan STR tiga dokter (anak dan menantu Prof Manuaba) kami tidak bisa berkomentar. Itu ranah keluarga. Semoga segera diselesaikan," ungkapnya.

Sebelumnya, Prof Manuaba mengaku dirinya cukup mengkhawatirkan mengenai pelayanan rumah sakit yang didirikannya sejak 1974 itu. Hanya saja, konflik antara ia dan anaknya belum juga berujung pada perdamaian.

“Bagi saya RSU Manuaba harus terus eksis dan dikelola secara profesional sesuai tata kelola yang telah digariskan pemerintah. Karena itu saya ingin persoalan ini segera bisa diselesaikan dengan baik, sehingga RSU Manuaba bisa berfungsi dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Bali,” katanya kepada awak media saat ditemui di rumahnya, Jumat (17/3/2017).

Dalam UU No. 44 tahun 2009, UU No. 29 tahun 2009, dan Permenkes No. 56 tahun 2014 mengatur mengenai pelayanan rumah sakit. Seandainya ditemukan penelantaran pasien atau tidak memberikan pelayanan sesuai standar, maka rumah sakit akan kena sanksi. (*)

Info ter-UPDATE tentang BALI, dapat Anda pantau melalui:
Like fanpage >>> https://www.facebook.com/tribunbali
Follow >>> https://twitter.com/Tribun_Bali
Follow >>> https://www.instagram.com/tribunbali
Subscribe >>> https://www.youtube.com/Tribun Bali

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: I Gusti Agung Bagus Angga Putra
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help