TribunBali/

Tax Amnesty Segera Berakhir, Kanwil DJP Bali Last Call Wajib Pajak

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, mengimbau wajib pajak yang belum memanfaatkan pengampunan pajak atau tax amnesty (TA).

Tax Amnesty Segera Berakhir, Kanwil DJP Bali Last Call Wajib Pajak
Tribun Bali/AA Seri Kusniarti
Suasana Konfrensi Pers Kanwil DJP Bali Guna Mengimbau WP di Bali Segera Mengikuti TA, Selasa (21/3/2017). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, mengimbau wajib pajak yang belum memanfaatkan pengampunan pajak atau tax amnesty (TA).

Pasalnya periode TA akan berakhir pada akhir Maret 2017 ini.

Kepala Kanwil DJP Bali, Nader Sitorus, mengatakan hingga hari ini jumlah total uang tebusan Surat Pernyataan Harta (SPH), untuk wilayah kerja Kanwil DJP Bali sebesar Rp 1,02 triliun dengan rincian KPP Pratama Denpasar Barat Rp 256 miliar, KPP Pratama Denpasar Timur Rp 233 miliar, KPP Pratama Badung Selatan Rp 199 miliar, KPP Pratama Badung Utara Rp 91 miliar, KPP Pratama Gianyar Rp 89 miliar, KPP Pratama Madya Denpasar Rp 72 miliar, KPP Pratama Tabanan Rp 52 miliar, dan KPP Pratama Singaraja Rp 28 miliar.

“Kanwil DJP Bali memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang telah ikut berpartisipasi menyukseskan program amnesti pajak, dan akan terus bersinergi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Apresiasi yang tinggi khususnya disampaikan kepada WP yang mengikuti amnesti pajak di lingkungan Kanwil DJP Bali, dan kami harapkan dalam komitmennya untuk menjadi WP yang baik di periode selanjutnya,” jelas  Nader Sitorus, dalam konferensi pers ‘Last Call Amnesti Pajak’ di Gedung Kanwil DJP Bali Selasa (21/3/2017).

Program TA ini, kata dia, akan segera berakhir pada 31 Maret 2017.

“Kami harapkan WP dapat memanfaatkan waktu yang tersisa beberapa hari lagi. Karena setelah program ini berakhir, Kanwil DJP Bali akan fokus dan konsisten dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bagi WP yang telah mengajukan amnesti pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan dikenakan tarif PPh dan ditambah sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen. Bagi WP yang tidak memanfaatkan amnesti pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenakan pajak dan ditambah sanksi sesuai Undang-Undang Perpajakan,” tegasnya. (*)

Info ter-UPDATE tentang BALI, dapat Anda pantau melalui:
Like fanpage >>> https://www.facebook.com/tribunbali
Follow >>> https://twitter.com/Tribun_Bali
Follow >>> https://www.instagram.com/tribunbali
Subscribe >>> https://www.youtube.com/Tribun Bali

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: I Gusti Agung Bagus Angga Putra
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help