Home »

Bisnis

» Mikro

Okupansi Hotel di Bali Tiarap, Ini Usulan PHRI

Namun sayangnya pembangunan akomodasi di Bali dirasa belum seimbang hingga saat ini.

Okupansi Hotel di Bali Tiarap, Ini Usulan PHRI
Tribun Bali/AA Seri Kusniarti
Cok Ace bersama stakeholder dalam Rakerda PHRI Bali di The Royal Pita Maha, Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (18/4/2017). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pariwisata Bali yang terkenal hingga kancah internasional, menjadikan Pulau Dewata sebagai surga bagi para pelancong.

Bisnis pariwisata, mulai dari akomodasi penginapan hingga penjualan oleh-oleh menjadi peluang bisnis menggiurkan.

Namun sayangnya pembangunan akomodasi di Bali dirasa belum seimbang hingga saat ini.

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, menyebutkan, jumlah akomodasi yang terus bertambah tidak sebanding dengan jumlah wisatawan yang datang ke Bali.

Sehingga terjadi perebutan pasar, banting harga, dan berpengaruh pada okupansi rate yang terus tiarap.

Untuk itu, kata dia, supply dan demmand ini perlu diperhatikan agar tak terjadi kanibalisme akomodasi pariwisata.

“Saya masih mengacu data pertumbuhan wisatawan pada 2016 sebesar 22,5 persen, namun hal ini berbarengan dengan penurunan lama tinggal wisatawan yang turun 20,5 persen dari 3,9 hari menjadi 3,1 hari. Sehingga sesungguhnya pariwisata Bali hanya tumbuh dikisaran 2 persen, nah angka ini pun masih diperebutkan dengan akomodasi baru yang terus tumbuh tanpa rem,” tegasnya dalam Rakerda PHRI Bali di The Royal Pita Maha, Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (18/4/2017).

Hal ini berdampak pada penurunan okupansi 5-8 persen pada hotel berbintang.

“Ini akibat dari tidak terkontrolnya pembangunan akomodasi, kemudian tidak ada zonasi, sehingga semuanya tidak tertata dengan baik,” katanya.

Hal ini menjadi pembahasan dalam Rakerda PHRI Bali, guna disampaikan ke dalam Rakernas PHRI untuk mencari solusinya.

Cok Ace berharap pemerintah bisa mempertimbangkan dan mengajak asosiasi, khususnya dalam penentuan atau pengeluaran izin akomodasi baru.

Sebab jika tidak, ia khawatir akan terjadi pembangunan yang tidak terkontrol sehingga pertumbuhan pariwisata Bali tidak merata dan okupansi tidak membaik.

“Ini peran pemerintah, maksudnya mungkin bisa saat akan mengeluarkan izin bisa melibatkan PHRI,” imbuhnya.

Selain itu, beberapa hal yang dibahas pada Rakerda adalah masalah peraturan tenaga kerja outsourcing, serta beberapa hal terkait pariwisata Bali. (*)

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help