TribunBali/

Irmanputra:  Tak Masalah KPK Ajak Puspom TNI Hadirkan Paksa Kepala Bakamla

Tidak ada masalah jika Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bekerja sama dengan Puspom TNI untuk menghadirkan Kepala Badan Keamanan Laut

Irmanputra:  Tak Masalah KPK Ajak Puspom TNI Hadirkan Paksa Kepala Bakamla
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyaksikan petugas KPK menunjukkan barang bukti uang saat konferensi pers operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Bakamla di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/12/2016). KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada tiga tersangka yakni dua pegawai PT. Melati Techonofo Indonesia Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus serta Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi dengan menyita uang pecahan dolar AS dan dolar Singapura senilai Rp 2 miliar. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Tidak ada masalah jika Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bekerja sama dengan Puspom TNI untuk menghadirkan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arie Sudewo dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan monitoring satelitte di Badan Keamanan Laut tahun anggaran 2016.

Karena menurut Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin, semua orang sama dihadapan hukum.

Untuk itu Irmanputra Sidin tegaskan semua harus tunduk sama hukum.

Lebih lanjut ia memberikan catatan, upaya paksa bisa dilakukan selama semua sudah dilalui tahapan sebelumnya.

"Jadi KPK mengajak kerjasama Puspom TNI untuk menghadirkan tidak ada masalah," ujar Irmanputra Sidin kepada Tribunnews.com, Jumat (21/4/2017).

Bahkan lanjut dia, bila meminta kerjasama Panglima TNI guna menghadirkan kepala Bakamla secara persuasif juga tidak masalah.

Jaksa KPK akan bekerja sama dengan Puspom TNI untuk menghadirkan Kepala Bakamla dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan monitoring satelitte di Badan Keamanan Laut tahun anggaran 2016.

Jenderal bintang tiga TNI Angkatan Laut itu akan dijemput paksa karena sudah dua kali mangkir dari persidangan untuk terdakwa staf PT Merial Esa Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta.

Upaya paksa tersebut telah mendapat persetujuan atau penetapan dari majelis hakim yang dipimpin Franky Tumbuwun.

"Barusan di sidang kami minta waktu pemanggilan satu kali lagi disertai penetapan yang sudah disetujui majelis hakim. Penetapan tersebut untuk menghadirkan ke persidangan dan selanjutnya kami akan koordinasi dengan Puspom (TNI) karena ini yurisdiksinya pengadilan militer," kata Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Halaman
123
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help