TribunBali/

Berita NTB

Ketua Ombudsman RI: Birokrat Dituntut Sanggup Mereformasi Diri

Menurut Prof. Dr. Amzulian, untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dibutuhkan beberapa hal yang harus dilakukan.

Ketua Ombudsman RI: Birokrat Dituntut Sanggup Mereformasi Diri
Istimewa
Seminar Review Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional dan Bimbingan Teknis “Lapor: SP4N”, yang digelar di hotel Holiday Inn, di Kawasan Wisata Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (20/4/2017). 

“Tidak banyak negara di dunia ini yang konsen terhadap pelayanan publik. Padahal hakekat kehadiran negara adalah unutk menegakkan keadilan,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti terus meningkatnya laporan masyarakat ke Ombudsman terkait keluhan pelayanan publik. 

Misalnya tahun 2015, jumlah pengaduan mencapai 6.859 laporan, pada tahun 2016 justru meningkat menjadi 9.030 pengaduan.

Dan, pada tahun 2018 mendatang jumlah pengaduan diperkirakan akan mencapai lebih dari 20.000 pengaduan.

Terkait hal itu, menurut Prof. Dr. Amzulian, hal terpenting yang harus segera dilakukan adalah secepatnya menindaklanjuti laporan.

“Mentreatmen laporan, harus ada batasannya sehingga tidak berlarut-larut,” tandasnya.

Pada waktu itu, Ketua Ombudsmen RI juga memuji Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang sangat konsen meningkatkan dan terus membenahi kualitas pelayanan publik di NTB.

“NTB sangat beruntung memiliki gubernur yang baik dan keindahan alam yang luar bisa,” pujinya sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Gubernur NTB dalam kegiatan ini menunjukkan komit dan konsens untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan.

Mengakhiri sambutan, ia mengungkapkan berdasarkan hasil assessment yang dilakukan pihaknya, dari sisi kepatuhan dan pelayanan publik, NTB berada dalam kategori “Sedang”.  (*)

Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help