TribunBali/

Berita NTB

TGB: Jangan Pernah Dzolimi Hak-Hak Rakyat

Gubernur NTB yang lebih akrab disapa TGB itu, mewanti-wanti birokrat jajarannya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik.

TGB: Jangan Pernah Dzolimi Hak-Hak Rakyat
Istimewa
Peserta Seminar Review Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional dan Bimbingan Teknis “Lapor: SP4N”, di hotel Holiday Inn Senggigi, Kamis (20/4/2017) 

TRIBUN-BALI.COM - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan, Ombudsmen RI menjalankan peran yang sangat mulia.

Ia didirikan untuk memastikan hak-hak rakyat benar-benar terpenuhi, mencegah penyimpangan yang menimpa masyarakat, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Karenanya, Gubernur  NTB yang lebih akrab disapa TGB itu, mewanti-wanti birokrat jajarannya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik.

“Jangan pernah dzolimi hak-hak rakyat,” tegasnya saat memberikan sambutan di hadapan peserta Seminar Review Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional dan Bimbingan Teknis “Lapor: SP4N”, di hotel Holiday Inn Senggigi, Kamis, 20/4-2017. 

Seminar yang dibuka Ketua Ombudsman RI, Prof. Dr. Amzulian tersebut, menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Ombudsmen Comenwell Australia,  Papua Nugini, KemenPAN & RB, Pejabat Kantor Kepresidenan RI serta diikuti oleh  Ombudsmen RI dari provinsi seluruh Indonesia.

Kepada Ketua Ombudsman RI dan Ombudsman Provinsi se-tanah air, TGB menyampaikan terima kasih atas kehadiran mereka di Bumi Gora.

“Sering-seringlah  berkunjung ke NTB. Kami punya  278 buah pulau yang indah, serta bimbinglah kami  dalam meningkatkan pelayanan yang sedang berkonsentrasi meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Doktor alumnus Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir ini menyatakan dirinya cukup  mengenal sejarah pendirian Ombudsman RI, dan  terinspirasi  dengan pemikiran-pemikiran  Gusdur, yang  banyak belajar tentang  nilai-nilai kebaikan bagi sebuah bangsa. 

Menurut TGB, bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan bangsa yang mudah belajar tentang sesuatu yang baik.

Termasuk bagaimana melaksanakan nilai-nilai baik seperti dengan dibentuknya Ombudsman yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat.

“Keadilan itu, bukan hanya keadilan ekonomi,  tetapi juga termasuk  keadilan yang terkait dengan pelayanan,” tandas Gubernur TGB.

Pada waktu itu, Gubernur yang juga ulama kharismatik itu mengingatkan otonomi daerah, berarti beralihnya kewenangan dan penanganan urusan pemerintahan, yaitu yang pertama adalah penyerahan P3D (personil, peralatan, pendanaan dan dokumentasi).

Hal ini perlu diikuti dengan penyiapan instrument pendukung untuk memastikan otonomi itu dapat berjalan dengan baik.

Ombudsman merupan salah satu instrument yang berfungsi untuk memastikan administrasi dan pelayanan publik dalam pelaksanaan otonomi daerah itu benar-benar  berjalan baik. (*)

Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help