Wiranto Jelaskan Soal Konsep Khilafah Yang Dinilai Berbahaya Bagi Negara

Wiranto mengaku tidak sembarangan memberikan pernyataan tersebut. Kata dia pemerintah sudah lama mengamati, dan mengumpulkan bukti-bukti

Wiranto Jelaskan Soal Konsep Khilafah Yang Dinilai Berbahaya Bagi Negara
NET
Wiranto 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pemerintah akhirnya buka mulut tentang alasan dari rencana pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), menyebut hal itu karena konsep khilafah yang diusung HTI.

"Dengan khilafah itu (HTI) ingin meniadakan nation state, negara bangsa," ujar Wiranto kepada wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

Khilafah yang ia maksud adalah konsep kepemimpinan umum, sesuai dengan ajaran Islam.

Khilafah yang merupakan salah satu tema dakwah dari kader-kader HTI, menurut Wiranto bisa membahayakan keberadaan negara, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Wiranto mengaku tidak sembarangan memberikan pernyataan tersebut.

Kata dia pemerintah sudah lama mengamati, dan mengumpulkan bukti-bukti, hingga akhirnya disimpulkan menjadi kebijakan rencana pembubaran HTI, yang diumumkan pada hari Senin lalu (8/5).

"Kita harapkan masyarakat tida perlu bingung, tidak perlu terlibat secaramenyeluruh dalam kita melkaukan langkah-langkah politik, untuk mengamankan eksistensi NKRI," katanya.

"Sebenarnya keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI ini tidak tiba-tiba, tidak serta merta," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga mengingatkan, bahwa di banyak negara-negara yang penduduk mayoritasnya muslim, seperti di Mesir, Turki, Arab Saudi, Jordania dan Malaysia, organisasi Hizbut Tahrir juga dilarang.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto menolak disebut organisasinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ia menegaskan bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, dan Islam tidak pernah menjadi sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (*)

Info ter-UPDATE tentang BALI, dapat Anda pantau melalui:
Like fanpage >>> https://www.facebook.com/tribunbali
Follow >>> https://twitter.com/Tribun_Bali
Follow >>> https://www.instagram.com/tribunbali
Subscribe >>> https://www.youtube.com/Tribun Bali

Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved