TribunBali/

Kebijakan Baru Penerimaan Murid Baru, 10 Persen Jalur Lingkungan Lokal Dekat Sekolah

Kebijakan baru itu tentang jalur penerimaan murid baru SMA/SMK yang akan bertambah satu, yakni jalur lingkungan lokal.

Kebijakan Baru Penerimaan Murid Baru, 10 Persen Jalur Lingkungan Lokal Dekat Sekolah
Tribun Bali/Prima/Dwi S

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan baru mengenai PPDB (Penerimaan Peserta Didik/Murid Baru) tingkat SMA/SMK pada tahun ajaran 2017/2018.

Kebijakan baru itu tentang jalur penerimaan murid baru SMA/SMK yang akan bertambah satu, yakni jalur lingkungan lokal. 

Kebijakan yang diumumkan kemarin itu terkait dengan alih pengelolaan SMA/SMK dari pemkab/pemkot ke pemprov, serta merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 yang diterbitkan pada 8 Mei lalu.

“Jalur lingkungan lokal ini bertujuan untuk mewadahi siswa yang tinggal di lingkungan dekat sekolah. Ini di luar kriteria yang berlaku di jalur reguler (berdasar nilai hasil UN), jalur prestasi dan jalur siswa miskin,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali, I Wayan Serinah, dalam jumpa pers di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (19/5/2017).

Diungkapkan Serinah, kuota yang disediakan untuk jalur lingkungan lokal ini maksimal 10 persen dari total daya tampung sekolah.

Sedangkan kuota untuk jalur reguler sebanyak 50 persen dari daya tampung, jalur prestasi 20 persen, dan jalur miskin/inklusi/kesetaraan 20 persen dari daya tampung.

Untuk diketahui, sebelumnya ketika ditangani oleh pemkab/pemkot, jalur PPDB hanya ada tiga, yakni jalur reguler, jalur prestasi, dan jalur siswa miskin/inklusi/kesetaraan.

Seleksi pada jalur reguler menggunakan nilai hasil Ujian Nasional (UN).

Sedangkan seleksi pada jalur prestasi didasarkan pada prestasi akademik dan non-akademik baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Untuk jalur siswa miskin, kriterianya berdasarkan kondisi ekonomi keluarga calon siswa, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan pihak berwenang terkait sesuai ketentuan.

Halaman
123
Penulis: Cisilia Agustina. S
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help