TribunBali/
Home »

Bali

Empat Kendaraan Dinas Pemprov Bali Dilelang, Kijang Dimulai dengan Harga Rp 4 Juta

Penuh debu, karatan, ban kempes, bodi penyok, dan cat yang mulai mengelupas, begitulah gambaran 14 mobil dinas

Empat Kendaraan Dinas Pemprov Bali Dilelang, Kijang Dimulai dengan Harga Rp 4 Juta
TRIBUN BalI/RIZAL FANANY
DIBUANG SAYANG- Deretan kendaraan dinas yang bakal dilelang pada Kamis (15/9) besok. Ada empat kendaraan yang akan dilelang, menyusul 10 kendaraan lainnya. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Penuh debu, karatan, ban kempes, bodi penyok, dan cat yang mulai mengelupas, begitulah gambaran 14 mobil dinas yang bakal dilelang.

Dari 14 mobil dinas ini, ada empat yang akan dilelang tahap awal, yakni jenis jeep taft GT dan kijang. Harga lelang dimulai dari harga Rp 7 juta.

Sesuai dengan pengumuman lelang BPKAD Pemprov Bali tertanggal 8 September, ada empat kendaraan yang akan dielang pada Kamis (14//2017) besok.

Kendaraan yang dilelang yakni satu unit kendaraan jeep taft GT tahun 1991 dengan limit Rp 15,7 juta dengan uang jaminan Rp 7,5 juta.

Kedua satu unit Kijang Rover tahun 1995 dengan limit Rp 7,4 juta dan uang jaminan Rp 3,5 juta. Ketiga Jikang f 50 standar dengan limit Rp 5,3 juta dan uang jaminan Rp 2,5 juta. Keempat satu unit kijang super dengan limit Rp 4,4 juta dan uang jaminan Rp 2 juta.

Kepala UPT Pengamanan Aset Pemprov Bali, Ketut Nayaka mengatakan untuk empat kendaraan yang akan dilelang ini karena kendaraan sebelumnya gagal lelang disebabkan kesalahan nomor rangka dan nomor mesin pada lelang sebelumnya. Lelang kendaraan dinas ini juga dikatakannya tergantung penilian dari tim penilai lelang.

Minimal usia kendaraan 7 tahun sudah bisa lelang, namun selain itu juga dilihat keadaan rusak berat, umur dan ekonomis mobil tersebut.

“Seperti kendaraan kepala biro yang baru diganti, itu kan sudah dari tahun 2005. Itu belum dihapus karena masih bisa digunakan. Tergantung kebutuhan juga kalau masih dibutuhkan tidak dihapus. Lelang kendaraan ini juga belum tentu karena akan ada pembelian mobil baru. Tetapi biasanya sudah ada pengganti walaupun tidak kendaraan baru, kebanyakan kalau sudah rusak berat baru dilelang,” ujarnya terpisah.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, Ketut Adhi Saskarayasa mengatakan untuk barang milik daerah ketika akan dilelang harus melalui usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan.

Setelah itu nantinya dari OPD baru diusulkan ke BPKAD untuk pemindah-tanganan dan penghapusan barang milik Pemprov Bali.

Halaman
12
Penulis: A.A. Gde Putu Wahyura
Editor: imam rosidin
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help