TribunBali/

KAGAMA UGM: Serangan Amin Rais ke Pemerintah, Itu Tindakan Ngawur dan Tidak Tahu Diri

Dalam orasinya, Amien Rais menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo lambat dan hanya pencitraan, dalam upaya menyelesaikan kasus kekerasan

KAGAMA UGM: Serangan Amin Rais ke Pemerintah, Itu Tindakan Ngawur dan Tidak Tahu Diri
KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO
Amin Rais 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ikut berorasi di Aksi Bela Rohingya 169 di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017) kemarin.

Dalam orasinya, Amien Rais menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo lambat dan hanya pencitraan, dalam upaya menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Pengurus Daerah Keluarga Alumi Universitas Gadjah Mada (Kagama) Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Suwanto, menilai pernyataan Amien tersebut tidak elok.

 
Baca: Dinilai Pencitraan oleh Prabowo, Politisi PDI P: Apa Harus Kirim Pesawat Tempur untuk Ngebom Yangon?

Menurutnya, memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kekerasan di negara lain, sudah jadi kewajiban konstitusional negara, sesuai amanah Undang-undang Dasar 1945.

"Serangan Amin Rais pada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, itu tindakan ngawur dan tidak tahu diri," kata Eko dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2017).

Eko mengatakan, Amien Rais sejatinya harus ikut mengawal pemerintahan, dan bukan malah menyerang.

"Amien Rais berperilaku selayaknya anak nakal dalam rumah tangga. Ikut makan sehari-hari, tapi membabi buta menyerang kepala keluarga sendiri," ujar Eko.

Sebelum memberikan kritik, Eko meminta Amien Rais berkaca lebih dahulu.

"Publik tentu masih ingat kasusnya yang membuat heboh. KPK agar menangkap Amien Rais dan segera melakukan proses hukum atas dugaan korupsinya," ucap Eko.

Eko menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah melakukan yang terbaik, termasuk mengirim Menlu dan sudah bertemu pemimpin Myanmar.

"Para pengungsi yang di Indonesia pun sudah mendapatkan jaminan kemanusiaan yang baik. Tuduhan Amin bahwa Presiden hanya melakukan pencitraan itu tidak berdasar, dan tidak pantas dilakukan oleh orang yang terwakili menjadi menteri dari partainya," tutur Eko. (*)

Editor: ady sucipto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help