Home »

Bali

Sidak Lokasi Usaha Tak Berizin di Jatiluwih, Kepala Satpol PP Tabanan: Pengusaha Tampaknya Membandel

Bahkan, rekomendasi Satpol PP Tabanan tersebut ditutupi dedaunan dan berada di semak-semak sehingga tidak tampak jelas.

Sidak Lokasi Usaha Tak Berizin di Jatiluwih, Kepala Satpol PP Tabanan: Pengusaha Tampaknya Membandel
Tribun Bali/I Made Argawa
Papan penyegelan yang dikeluarkan oleh Satppol PP Tabanan berada di semak-semak di Jati Harum Luwak Kopi, Banjar Soka Kawan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Jumat (29/9). Tempat usaha tersebut tidak berizin, namun tetap beroperasi. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN – Rekomendasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tabanan terhadap penutupan sebuah tempat wisata di Banjar Soka Kawan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel yang bernama Jati Harum Luwak Kopi tidak dihiraukan oleh pemilik usaha.

Surat pemberhentian pembangunan usaha tersebut dipasang pada tanggal 13 Juni 2017, namun hingga sekarang tempat usaha yang tidak berizin karena berada di kawasan jalur hijau tersebut sudah berdiri dan menerima kunjungan wisatawan.

Hal itu terungkap saat Komisi I dan IV DPRD Tabanan meninjau lokasi tersebut. Bahkan, rekomendasi Satpol PP Tabanan tersebut ditutupi dedaunan dan berada di semak-semak sehingga tidak tampak jelas.

Hal yang lebih mencengangkan lagi, tepat di sebelah papan penyegelan oleh Satpol PP berdiri rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak Perbekel Desa Senganan, I Wayan Sukarata yang isinya memberikan pemanfaatan lahan milik pribadi tersebut sebagai lokasi rest area.

Ditemui saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) itu, Kepala Satpol PP Tabanan, I Wayan Sarba menyebutkan, pihaknya memang telah mengeluarkan penyegelan tempat wisata tersebut, tapi ia mengakui memang hal tersebut tidak mendapatkan perhatian oleh pengusahanya.

“Sudah lama kami pasang papan penutupan, tapi pengusaha tampaknya membandel,” katanya, (29/9).

Menindaklanjuti sidak yang dilakukan oleh Komisi I dan IV DPRD Tabanan, Sarba mengaku masih menunggu rekomendasi dari DPRD ke bupati selanjutnya disampaikan kepada pihaknya.

“Setelah itu baru kami lakukan tindakan lagi,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi sangat menyesalkan hal tersebut karena pengusaha seolah-olah tidak peduli dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemkab Tabanan.

Politisi PDIP asal Kecamatan Marga itu menunjukkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jalur Hijau, kawasan Banjar Soka masuk kawasan jalur hijau disebutkan pada bab III Pasal 3.

Sehingga dengan adanya aturan tersebut Jati Harum Luwak Kopi memang tidak berizin.

“Bagaimana Pemkab Tabanan bisa ambil retribusi tempatnya tidak berizin. Tolong tim yustisi bergerak lah,” kata Eka Nurcahyadi.    (*)

Penulis: I Made Argawa
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help