TribunBali/

Berita Banyuwangi

B‎anyuwangi Tetap Jadi Daerah dengan Inflasi Terendah di Jatim

Inflasi Banyuwangi Januari-September 2017 sebesar 2,12 persen, juga terendah di Jatim yang rata-rata 3,06 persen.

B‎anyuwangi Tetap Jadi Daerah dengan Inflasi Terendah di Jatim
Surya
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat meninjau harga di Pasar Blambangan. 

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Inflasi di Kabupaten Banyuwangi terus tercatat sebagai yang terendah di Jawa Timur.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, secara tahunan (year on year), September 2016 ke September 2017, inflasi Banyuwangi sebesar 2,68 persen, atau terendah dibanding kabupaten/kota lain di Jatim. Angka itu lebih rendah dibanding rata-rata Jatim 3,84 persen dan nasional 3,72 persen.

Inflasi Banyuwangi Januari-September 2017 sebesar 2,12 persen, juga terendah di Jatim yang rata-rata 3,06 persen.

Khusus September 2017, Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Jatim yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Sedangkan yang lainnya mengalami inflasi dengan rata-rata kenaikan harga barang/jasa di Jatim pada September sebesar 0,19 persen.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersyukur inflasi berada pada level yang terkelola dengan baik.

”Terima kasih kepada semua takeholder di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Banyuwangi yang bekerja dengan langkah strategis mengendalikan lonjakan harga. Terima kasih juga ke Bank Indonesia (BI) yang selama ini rutin mendampingi Banyuwangi menyusun langkah-langkah pengendalian inflasi,” papar Anas, Rabu (4/10/2017).

Anas mengatakan, inflasi berkaitan erat dengan kemampuan daya beli warga.

"Jika bisa mengelola inflasi dengan baik, daya beli warga. Artinya, pendapatannya tidak tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa yang mereka butuhkan,” ujar Anas.

Bupati berusia 44 tahun ini menambahkan, inflasi yang tak terkendali bisa berimbas pada pembentukan kemiskinan baru, peningkatan kesenjangan ekonomi, dan bahkan rentan menjadi konflik sosial.

”Inflasi itu erat kaitannya dengan kemiskinan karena kelompok masyarakat menengah ke bawah masih rentan masuk ke kelompok masyarakat miskin jika daya belinya melemah karena tergerus kenaikan harga barang dan jasa atau yang disebut sebagai inflasi itu tadi,” ujarnya.

Di sisi lain, inflasi yang tidak terkelola dengan baik juga menunjukkan ada yang tidak efisien dalam struktur perekonomian.

”Kalau makin tinggi inflasi, makin besar pula biaya yang harus ditanggung dalam perekonomian,” tambah Anas.

Sebelumnya, Banyuwangi telah ditetapkan sebagai daerah terinovatif dalam pengendalian inflasi oleh TPID nasional, yang penghargaanya diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Bupati Anas dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Gubernur BI Agus Martowardojo akhir September lalu. (haorrahman)

Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help