TribunBali/
Home »

Bali

Kerja Dua Bulan, Panwaslu di Bali Belum Dapat Gaji

Para anggota Panwas yang sudah dua bulan mereka bekerja ini sampai sekarang belum mendapat hak pembayaran mereka.

Kerja Dua Bulan, Panwaslu di Bali Belum Dapat Gaji
Istimewa
Ilustrasi Pilkada 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Saat peresmian pojok pengawasan partisipatif Bawaslu Bali, Selasa (10/10/2017) lalu ada hal yang cukup menarik perhatian.

Sejumlah Panwas Kabupaten/Kota yang diundang Bawaslu Bali, saling curhat di sela-sela kegiatan tersebut.

Para anggota Panwas yang sudah dua bulan mereka bekerja ini sampai sekarang belum mendapat hak pembayaran mereka.

Bahkan, untuk menghadiri berbagai undangan kegiatan di Bawaslu Bali, bahkan sepakat saling menalangi.

Belum lagi kegiatan mengawasi tahapan Pemilu 2019 berupa pengawasan pendaftaran partai politik peserta Pemilu, biaya mereka terus membengkak.

"Kami sudah dua bulan dilantik. Kegaiatan Bawaslu Bali sangat padat. Bolak-balik Denpasar dengan biaya sendiri. Operasional kantor kami juga semakin membengkak. Kami bingung, sampai kapan kondisi ini begini," kata salah satu anggota Panwas Kabupaten yang enggan namanya disebutkan.

Padahal, menurut mereka berdasakam informasi dari Bawaslu Bali, dokumen pencairan sudah dikirimkan ke Pemprov Bali.

"Katanya tinggal nunggu tanda tangan Gubernur Bali. Pak Gubernur tolong dong diteken, biar dana cepat keluar," seloroh mereka sambil tertawa.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia membenarkan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana Pilgub sudah diserahkan ke Pemprov Bali.

"Saya sudah tanda tangan lama. Kata staf, tinggal tanda tangan Pak Gubernur. Beberapa kali saya tanya staf, katanya, dokumen itu sudah ada di meja gubernur. Itu penjelasan staf, kalau kami komisioner kan mempercayakan kepada kesekretariatan untuk mengurus pencairanya," jelasnya saat ditemui di Kantor Bawaslu Bali, Denpasar, Kamis (12/10/2017).

Ia menambahkan, pihaknya juga sangat memahami kegalauan Panwas Kabupaten/Kota.

Untuk informasi, anggaran Pengawasan Pilgub Bali 2018 yang telah disetujui Pemrov Bali sebesar Rp 62,898 miliar.

Skema penganggaran dan pencairainya tiga tahap.

Tahap pertama dari anggaran induk 2017, anggaran Perubahan 2017, serta anggaran induk 2018.

"Kegiatan mereka sangat padat. Menghadiri kegiatan di Bawaslu Bali. Sekarang ditambah pengawasan pendaftaran Parpol. Wajarlah mereka mengeluh. Tapi kami tidak bisa berbuat banyak selain berharap dananya segera dicairkan oleh Pemprov Bali," katanya. (*)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help