Upayakan Legalitas Developer, REI Bali Adakan Short Course Pembangunan Perumahan Layak Huni

Meminimalisir kelakukan nakal developer bodong, DPD REI Bali menyelenggarakan short course pembangunan perumahan layak huni

Upayakan Legalitas Developer, REI Bali Adakan Short Course Pembangunan Perumahan Layak Huni
Tribun Bali/AA Seri Kusniarti
Suasana temu media pimpinan DPD REI Bali, sebelum penyelenggaraan short course pembangunan perumahan layak huni. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Meminimalisir kelakukan nakal developer bodong, DPD REI Bali menyelenggarakan short course pembangunan perumahan layak huni.

Mengajak anggota REI Bali, termasuk calon anggota, maupun developer yang belum terdaftar ikut pelatihan yang akan diselenggarakan 25-26 Oktober 2017 di Kantor REI Bali, Gatsu, Denpasar. 

Ketua DPD REI Bali, Pande Agus Permana Widura, mengatakan, pendidikan dan pelatihan ini disertai diklat khusus, dan modul pengembangan perumahn layak huni yang akan mendapatkan sertifikasi sesuai standar yang ditentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Real Estat yang telah dibentuk DPP REI.

“Dalam program pendidikan dan latihan ini, juga akan ada pertukaran informasi dari pengembang besar kepada pengembang daerah dan pemula. Menjadi sharing pengetahuan serta awal kerjasama antara pengembang besar dan pengembang di daerah,” katanya usai rapat di Kantor DPD REI, Denpasar, Kamis (19/10/2017). 

Pelatihan ini juga sebagai bagian dari permintaan DPP REI ke DPD REI di daerah, selain melaksanakan rakerda dan agenda lainna. “Sekarang ini REI memiliki daya saing yang terus berubah, oleh sebab itu DPD REI Bali ingin mendapatkan pengembang yang sukses dan berhasil, itu harapan kami.Pendidikan dan pelatihan harus dimiliki setiap profesi, memiliki sertifikasi profesi dan kami dituntut dari badan pusat untuk melakukan pelatihan-pelatihan ini,” imbuhnya. Rencananya peserta 30-40 orang, dan hingga saat ini telah terdaftar 37 orang, didominasi anggota REI Bali. “Tapi kami masih menunggu di luar anggota REI, dan masih terbuka sampai minggu depan atau H-1. Sementara yang memberikan diklat dari DPP REI Bali, KemenPUPera, dan perbankan seperti BTN.

“Melalui acara ini, kami ingin menumbuhkan kepercayaan masyarakat, bahwa kami di REI serius dalam hal menyediakan perumahan di masyarakat. Kami juga terjamin dari sisi keamanan, kenyamanan, dan hal itu menjadi suatu prioritas kami. Kami juga mengimbau pengusaha developer yang ingin mencoba  dunia ini agar dapat mengikuti diklat sebelum menjadi anggota REI supaya masyarakat merasa tenang dan aman,” jelasnya. Hingga saat ini, aggota REI total 140 orang, namun anggota aktif sekitar 70 orang saja. “Potensi yang bisa direkrut di luaran mungkin 100an, apalagi banyak generasi muda yang ingin mencoba ini. Ini yang kami ingin garap artinya visi-misi sama dan lebih tertata. Karena kami juga sering dituding apabila ada apa di lapangan,” tegasnya.

Acara ini baru dilakukan pertama kali di Indonesia, dan dilangsungkan di seluruh DPD REI di Indonesia. Bidang Organisasi dan Pembinaan Anggota DPD REI Bali, I Made Ariyana, menjelaskan beberapa materi diklat pembuatan pembangunan rumah layak huni diantaranya tentang perizinan, regulasi perumahan, persiapan dan pelaksaan proyek, kemudian perhitungan rugi laba, managemen keuangan dan perpajakan, marketing, serta pembiayaan tentang konstruksi, yang diiisi oleh badan diklat DPP REI, dari perbankan yang diwakilkan Bank BTN pusat. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan pengembang anggota REI dan calon anggota dengan cara pelatihan ini. “Sehingga teman-teman pengembang anggota REI dalam notabene kelas pengembang menengah kecil, mempunyai kemampuan yang layak untuk membuat perumahan yang layak pula,” katanya.  Apalagi ke depan, kata dia, pemerintah membuat aturan, agar semua perusahaan profesional, termasuk bagi developer yang baru mulai kompetensi berlaku 2018.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Diklat DPD REI Bali, I Gede Suardita, menegaskan short course pembangunan perumahan layak huni merupakan ketentuan dari DPP REI dan  telah masuk dalam AD ART. Sebab DPD REI di seluruh Indonesia harus melaksanakan hal ini, selain musda dan rakerda. “Sehingga menguji kompetensi di dalam bidang developer, untuk memperkuat persaingan ke depan dalam pengembangan perumahan dan spesifikasinya menjadi developer yang sebenarnya. Apalagi selama ini banyak developer bodong. “Tujuan akhirnya ke regulasi pemerintah, dan ke masyarakat agar bisa membeli rumah di developer asli memiliki legalitas. Dari sertifikasi dan lain-lain, sehingga masyarakat tidak terjebak untuk membeli produk yang tidak asli dari developer. Akhirnya apa terjadi suatu permasalahan yang lain-lainnya bingung sendiri,” tegasnya. (ask)

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved