TribunBali/

Novanto Ngotot Minta KPK Izin pada Presiden, Wabendum Golkar: Saya Satu Perspektif dengan KPK

Saya satu perspektif dengan teman-teman di KPK yang menyatakan tidak perlu izin presiden

Novanto Ngotot Minta KPK Izin pada Presiden, Wabendum Golkar: Saya Satu Perspektif dengan KPK
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Zulhendri Hasan. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Golkar Zulhendri Hasan mengatakan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto oleh penyidik KPK tidak perlu mendapatkan izin Presiden.

"Saya satu perspektif dengan teman-teman di KPK yang menyatakan tidak perlu izin presiden. Tetapi saya tidak menyalahkan kalau ada yang berpikiran lain daripada teman-teman KPK," ujar Zulhendri usai diperiksa di KPK, Kuningan, Jakarta Selasa (14/11/2017).

Menurut Zulhendri, dalam pandangan hukum sah-sah saja ada perdebatan mengenai pelaksanaan peraturan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Zulhendri juga mengklaim, partainya tidak akan menghalangi KPK dalam melakukan proses hukum terhadap Setya Novanto yang kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

"Partai Golkar men-support upaya-upaya penegakan tindak pidana korupsi, tidak akan menghalang-halangi, tetapi kita menjunjung tinggi proses hukum itu ya," tegasnya.

Masih Ngotot Harus Izin Presiden, Novanto Disebut Tak Hadiri Panggilan KPK Besok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan bakal melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Rabu (14/11/2017) besok.

Namun belum ada kepastian, Ketua DPR RI ini bakal hadir.

Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini mengatakan, Novanto masih berpegang pada izin Presiden Joko Widodo untuk memenuhi panggilan KPK.

"Saya belum tahu. Sampai sekarang karena sudah bersurat pasti pedoman beliau itu (Izin presiden). Surat dari DPR itu," kata Yahya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Menurutnya, Novanto masih bersikeras tidak akan memenuhi panggilan KPK jika belum izin dari Presiden.

"Setahu saya gitu pastinya nanti (besok)," kata Yahya.

Lebih lanjut Yahya mengatakan apalagi Rabu besok rapat Paripurna dengan agenda pembukaan masa persidangan tahun sidang 2017-2018 bakal digelar.

"Biasanya beliau setiap pembukaan hadir ya, kalau pembukaan biasanya ketua kan dan biasa ada wakil-wakilnya kecuali kalau beliau sakit, baru diganti," kata Yahya.(*)

Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help