Home »

News

» Jakarta

Kebijakan Anies-Sandi Tentang TGUPP Bikin Status Mantan Wakil Ketua KPK Setara Dengan Guru Honorer

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies-Sandi benar-benar dianggap barang rusak. Ketua TGUPP Diberikan Honor dari APBD DKI

Kebijakan Anies-Sandi Tentang TGUPP Bikin Status Mantan Wakil Ketua KPK Setara Dengan Guru Honorer
Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
Bambang Widjojanto alias BW bersama timnya saat menyambangi kantor BPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (4/1/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies-Sandi benar-benar dianggap barang rusak.

TGUPP tak duduk secara benar dalam sistem birokrasi Pemprov DKI Jakarta.

Baca: Baru 2 Bulan Lebih Menjabat Gubernur dan Wagub, Kinerja Anies - Sandi Sudah Dikomentari Fadli Zon

Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) yang ditunjuk Anies menjadi Kepala Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP juga statusnya amat aneh.

Anies berkoar-koar BW adalah seorang profesional/ahli yang dipekerjakan dalam TGUPP.

Baca: Anies Baswedan Dinilai Membohongi Publik Karena Hal Ini, Aduh Kok Bisa?

Tapi berdasarkan aturan yang dibuat Anies, status BW dalam TGUPP bukan profesional maupun ahli.

BW hanya berstatus pegawai non-PNS Bappeda DKI yang diangkat lewat SK Gubernur, dan diberi honor dari APBD DKI.

Jadi status BW sama saja dengan ratusan guru non-PNS maupun Satpol PP non-PNS atau petugas Damkar non-PNS di lingkungan Pemprov DKI.

Hal itu terjadi karena Anies mengubah kriteria profesional dalam 2 Pergub tentang TGUPP yang ditekennya, Pergub 187/2017 dan Pergub 196/2017.

Halaman
12
Editor: Alfonsius Alfianus Nggubhu
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help