TribunBali/
Home »

Bali

Tak Main-main! Jika ASN Bali Terlibat Politik Praktis, Pastika akan Ambil Langkah Serius ini 

Made Mangku Pastika kembali mengingatkan jajaran dibawahnya agar menjaga netralitasnya pada Pilkada 2018 ini

Tak Main-main! Jika ASN Bali Terlibat Politik Praktis, Pastika akan Ambil Langkah Serius ini 
Istimewa
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Wema Satyadinata

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Gubernur Bali, Made Mangku Pastika kembali mengingatkan jajaran dibawahnya agar menjaga netralitasnya pada Pilkada 2018 ini.

Ia mengatakan jika Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti berpolitik praktis, maka akan langsung dipecat.

“Saya tegaskan kembali agar ASN harus netral, kalau tidak ya dipecat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan usai melantik 190 pejabat strukural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada Jumat (12/1/2018) di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali

Ia melanjutkan walaupun harus netral, ASN sebagai warga negara agar tidak boleh golput dan tetap menggunakan hak pilihnya.

Menurut Pastika, ASN berbeda dengan anggota TNI dan Polri yang tidak boleh berpolitik dan tidak memiliki hak pilih. 

Pastika mengatakan ASN dilarang untuk menghadiri undangan-undangan yang berbau politik, kecuali jika ada ijin dari Sekretaris Daerah (Sekda).

“ASN kalau mau hadir, minimal harus ada ijin dulu dari Pak Sekda,” katanya sambil melihat kearah Sekda.

Hal yang sama dikatakan oleh Sekda Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun, ASN diminta tetap netral dalam konstelasi Pilkada.

“Kita langsung pecat ASN jika tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria,” tandasnya. 

Lanjutnya, pegawai kontrak juga harus netral, karena gaji mereka dibayar dengan APBD Bali.

“Gak Boleh, termasuk juga tenaga kontrak,” tegasnya.

Menurut Pemayun,  pegawai di lingkungan Pemprov Bali diawasi oleh tiga instansi, yaitu Inspektorat daerah, Kesbangpol dan Satpol PP, dimana tugas dari ketiga instansi ini sudah jelas sebagai pengawas.

Dalam acara pelantikan itu hadir Sekda Bali Cokorda Ngurah Pemayun, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, dan Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Bali.(*)

Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help