TribunBali/
Home »

Bali

Kuota Gas Melon di Gianyar Sudah Ditambah, Bila Terjadi Kelangkaan Kadisperindag Tuding Oknum Ini

Dalam pendistribusiannya nanti, kata dia, akan terjadi perbedaan harga di masing-masing tingkat.

Kuota Gas Melon di Gianyar Sudah Ditambah, Bila Terjadi Kelangkaan Kadisperindag Tuding Oknum Ini
elpiji 3 kg 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Kuota gas LPD 3 kilogram (kg) atau yang dikenal dengan istilah ‘gas melon, di Kabupaten Gianyar mengalami penambahan untuk tahun 2018.

Dari yang awalnya sekitar 6,9 juta tabung,  tahun ini menjadi  7 juta tabung.

Penambahan kuota tersebut dikarenakan konsumsi gas melon di Gianyar di tahun 2017 melebihi jumlah yang disediakan pemerintah pusat.

Kepala Disperindag Gianyar, I Wayan Suamba, Selasa (13/2/2018) mengatakan, Kabupaten Gianyar mendapat tambahan kuota gas melon untuk  tahun 2018 sebanyak 22.194 MT (21.194.000 kg) atau 7.064.000 tabung per tahun.

Sebagai perbandingan di tahun 2017, Kabupaten Gianyar mendapat kuota sebanyak 20.988 MT ( 20.988.000 kg) atau 6.996.000 tabung per tahun, dengan realisasi 21.822 MT (21.822.000 kg) atau 7.274.000.

"Tahun lalu kita kekurangan, karena konsumsi gas melon lebih besar daripada jumlah barang yang ada," ujarnya.

Dalam pendistribusiannya nanti, kata dia, akan terjadi perbedaan harga di masing-masing tingkat.

Seperti, harga gas dari Pertamina ke agen senilai Rp 11.585,  sementara dari agen ke pangkalan sebesar Rp 13.300, dan dari pangkalan ke konsumen seharga Rp. 14.500.

Harga ini sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan dalam Pergub Nomer 48 tahun 2014 tentang HET LPG gas 3 kg.

“Saat ini terdapat 198 pangkalan yang melayani konsumen  tersebar di seluruh Kabupaten Gianyar. Jadi secara logika, tidak akan sulit untuk mendapatkan gas melon ini,” ujarnya.

Untuk memantau kelancaran distribusi tabung gas melon, kata dia, pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Gianyar, akan secara rutin melakukan sidak sampai ke tingkat pangkalan.

“Kuota kita saat ini sangat banyak. Jika seandainya terjadi kelangkaan, ini murni permainan di tingkat pengecer, harus kita sikapi bersama. Sebab pemerintah tidak akan mampu mengawasi semuanya, untuk itu saya harap peran serta masyarakat,” tandasnya.

Dalam upaya mengantisipasi penyalah gunaan gas subsidi pemerintah ini di tingkat konsumen, Pemkab Gianyar telah mengeluarkan surat edaran (SE), mengacu pada SE Gubernur 15 Agustus 2017 tentang Liquifiel Petroleum Gas (LGP).

Dimana masyarakat yang tidak boleh menggunakan gas melon ini, ialah PNS atau CPNS, serta pelaku usaha selain yang tergolong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang memiliki kekayaan bersih, kurang dari 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (*)

Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help