TribunBali/

Pilkada Serentak

KPU Gianyar Patok Dana Kampanye Rp 15 Miliar, Jika Melanggar Status Calon Bisa Dicopot

PUD Gianyar menetapkan anggaran kampanye untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar 2018, sebesar Rp 15 miliar.

KPU Gianyar Patok Dana Kampanye Rp 15 Miliar, Jika Melanggar Status Calon Bisa Dicopot
Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
Ketua KPUD Gianyar, Anak Agung Gde Putra 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – KPUD Gianyar menetapkan anggaran kampanye untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar 2018, sebesar Rp 15 miliar.

Dana tersebut sudah melingkupi segala tahapan dari 15 Februari – 23 Juni.

Jika ada Paslon yang menggunakan anggaran melebihi, KPU Gianyar akan mencabut status yang bersangkutan sebagai Paslon Pilkada Gianyar.

Ketua KPUD Gianyar, Anak Agung Gde Putra, Rabu (14/2/2017) mengatakan, anggaran kampanye senilai Rp 15 miliar tersebut, sudah berdasarkan kesepakatan masing-masing Paslon.

Anggaran tersebut melingkupi, pembuatan alat peraga kampanye (APK) hingga ongkos untuk kampanye ke setiap desa, kecamatan dan sebagainya.

“Kita sudah tetapkan anggarannya hanya Rp 15 miliar lebih sedikit saja. Nanti kita akan audit terus anggarannya, jika ada yang menggunakan anggaran lebih, status calon-nya kita cabut atau gugurkan,” ujar Gung Putra.

Terkait jenis APK, KPU Gianyar menetapkan peraturan berbeda di masing-masing tingkat.

Seperti, berupa sepanduk ukuran 1,5 meter x 7 meter sebanyak dua buah per desa. Berupa umbul-umbul sepanjang 1,15 meter sebanyak 20 buah per kecamatan. Dan, baliho ukuran 4 meter x 7 meter sebanyak lima buah di kabupaten.

Pemasangan APK tersebut dibiayai KPU Gianyar. Namun, jika menurut para paslon jumlah APK yang dipasang tersebut dinilai kurang, para kandidat bisa melakukan penambahan menggunakan anggaran Rp 15 miliar itu.

Namun dengan ukuran yang telah ditetapkan KPU.

Titik pemasangannya, tidak boleh dilakukan di pepohonan, tempat peribadatan serta berdekatan dengan pendidikan.

“APK ini berbeda-beda tiap tingkatnya, di tingkat desa berupa sepanduk, di kecamatan berupa umbul-umbul dan di kabupaten berupa baliho. Nantinya, para pasangan calon boleh membuat alat peraga kampanye ini, 150 persen dari jumlah maksimal yang dibuatkan KPU,” ujarnya.

Dalam proses kampaye, kata dia, setiap paslon mendapatkan jatah waktu 53 hari. Kampanye dilakukan dalam hari yang berselang-seling.

Jika Paslon nomor urut 1 mendapat jadwal hari Senin, sehingga Paslon 2 mendapat jadwal hari Selasa. Hal tersebut untuk menghindari kedua kandidat ini ‘benturan’ di lapangan. Selain itu, tahapan kampanye akan dikosongkan saat hari libur Galunga, Nyepi dan libur nasional. Kata Gung Putra, hal ini untuk menghormati hari keagamaan dan hari nasional.

“Setiap hari, para kandidat bergantian kampanyenya, supaya tidak benturan di lapangan.. Tapi yang namanya politik, pasti ada saja cara lain supaya mereka bisa kampanye setiap hari. Biasanya mereka muspe (sembahyang) ke pura ini atau itu. Yang namanya sembahyang kan tidak bisa kita larang. Dalam hal ini, Paswas harus memantau, supaya tidak ada pelanggaran,” ucapnya. (*)

Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help