TribunBali/
Home »

Bali

PLTU Celukan Bawang Rugikan Perkebunan Kelapa Hingga Sebabkan Hujan Asam

Dari penggugat satu Pak Mangku Wijana mengalami kerugian dari penghasilan kebunnya

PLTU Celukan Bawang Rugikan Perkebunan Kelapa Hingga Sebabkan Hujan Asam
Tribun Bali/Istimewa
Asap hitam pekat dari cerobong asap PLTU Celukan Bawang, Buleleng, yang diambil oleh warga sekitar dua pekan lalu. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewa Putu Adnyana dari LBH Bali yang juga sebagai kuasa hukum penggugat dari YLBHI LBH Bali terhadap Proyek PLTU Celukan Bawang 2x330 MW mengaku warga sekitar mengalami kerugian akibat proyek tersebut.

"Di wilayah yang akan dibangun ini masih ada 3 KK. Bahkan penggugat satu masih berada di tugu tapak tersebut. Dari penggugat satu Pak Mangku Wijana mengalami kerugian dari penghasilan kebunnya. Menurut dia penghasilan dari kebun kelapanya menurun sejak PLTU beroperasi tahun 2015. Presentasi kerugian belum bisa kita sebutkan di sini nanti dalam pembuktian," ucap Adnyana.

Selain itu, dalam prosedur penerbitan izin proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat sekitar.

"Seharusnya dia yang masih tinggal di tapak tersebut mengetahui dan melibatkan tentang proses perizinan tersebut. Namun menurut dia tidak dialami oleh pihaknya," tuturnya.

Wahyu Widianto yang merupakan pengurus Walhi Jabar juga memberikan tanggapan terkait pembangunan PLTU tersebut.

"Dalam rangka proyek 35.000 MW dalam aplikasinya memang banyak mengalami hambatan. Misalkan pemerintah mengeluarkan Perpres No 4 tahun 2016 dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sudah dapat dipastikan terdapat banyak pelanggaran. Baik perizinan, hak akses informasi dan aspirasi publik itu diabaikan. Itu sudah bisa dipastikan, karena pemerintah maupun perusahaan sebagai pemerkarsa mengambil jalan pintas," jelas dia.

Selain itu, diduga mengabaikan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.

"Selain itu ada juga peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang dilanggar nomor 27 tahun 2012 tentang hubungan keterlibatan masyarakat. Di situ masyarakat tidak sekedar dilibatkan tetapi mengatakan layak atau tidaknya suatu pembangunan. Dan banyak lagi peraturan yang dilanggar," tutur dia.(*)

Penulis: Busrah Ardans
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help