Pilgub Bali

KPU Harap Kepastian Anggaran Cair Minggu Ini

Selain itu ia menuturkan kecukupan anggaran yang ada tidak bisa cukup hingga Mei dan Juni mendatang.

KPU Harap Kepastian Anggaran Cair Minggu Ini
Tribun Bali/Aloisius H Manggol
Ketua KPU Bali, Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Usai menyelenggarakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Hasil Penelitian dan Atau Klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kantor KPU Provinsi Bali, Senin, (16/4/2018), Dewa Raka Sandi Ketua KPU Provinsi Bali mengatakan KPU berharap kepastian anggaran pada minggu ini.

Karena kata dia idealnya anggaran cair sebelum pelantikan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

"Jadi begini, pada intinya kami tidak mau berandai-andai yah, tapi pada prinsipnya, idealnya ialah sebelum pelantikan KPPS ini. Nanti kita lihat, kan tahapannya dari 3 April sampai 3 Juni, tapi untuk memberikan kepastian kepada masyarakat harapan saya minggu ini sudah ada kepastian." jelas Dewa.

Menurutnya kenapa itu harus ada kepastian karena seringnya masyarakat yang bertanya seputar KPPS.

"Mengapa saya katakan seperti itu, ini masyarakat-kan kalau saya terjun ke lapangan mereka bertanya kalau saya daftar jadi KPPS ini ada anggarannya atau tidak? Saya kira ini wajar karena ada hak dan kewajiban. Apalagi resiko yang dihadapi dan tanggung jawabnya sangat besar yang sebetulnya tidak sebanding dengan apa yang mereka terima. Kami berupaya realisasi ini semoga segera ada dalam minggu-minggu ini." kata dia.

Selain itu ia menuturkan kecukupan anggaran yang ada tidak bisa cukup hingga Mei dan Juni mendatang.

"Bulan bisa dipastikan Mei awal atau akhir. Nanti kita lihat yah, karena ini masih berjalan. Tapi pada intinya menurut saya yang penting bukan kapan habisnya tapi kapan ada solusinya. Karena patut diapresiasi masyarakat Bali juga pasangan calon saat ini situasinya kondusif. Meskipun ada hal yang perlu diperbaiki karena ini adalah pekerjaan besar." terang Dewa.

Sementara sampai saat ini KPU baru menerima Rp 125 Miliar dana dari total kebutuhan Rp 185 Miliar.

"Dana yang ada saat ini tidak cukup untuk kebutuhan KPU. Setelah hitungan terakhir yang disampaikan ke DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali yakni Rp 185 Miliar. Walaupun angka tersebut akan terus bergerak dan KPU sendiri berkomitmen untuk terus melakukan efisiensi." tambahnya.

Pihaknya kini sudah mengundang KPU RI untuk rapat perihal Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran dan Tahapan Pilgub.

"Kami berencana gelar rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran dan Tahapan Pilgub di Bali hanya saja KPU RI jadwalnya padat. Jika sudah fix kami akan berkoordinasi dengan stakeholder dalam pembahasan ini. KPU Kab/Kota jajaran Bawaslu dan Institusi lainnya.

Kesimpulan kami saat ini kata dia bahwa semua pihak berkomitmen untuk menyukseskan ini, artinya jangan sampai tertunda. (*)

Penulis: Busrah Ardans
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help