Kementrian Perdagangan Lakukan Sinkronisasi Kabupaten/Kota

Pelayanan tera dan tera ulang UTTP bertujuan untuk melindungi kepentingan umum baik konsumen maupun produsen

Kementrian Perdagangan Lakukan Sinkronisasi Kabupaten/Kota
Istimewa
Bertajuk Seminar Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Metrologi Legal di Kabupaten/Kota ini diikuti oleh 250 orang dari 155 kantor Dinas yang membidangi Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 

TRIBUN BALI.COM, DENPASAR – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Kemetrologian yang merata, transparan dan akuntabel.

Plt. Direktur Jenderal PKTN Sri Agustina, pelayanan tera dan tera ulang UTTP bertujuan untuk melindungi kepentingan umum baik konsumen maupun produsen melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran.

Guna mendorong layanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Kemetrologian yang merata, transparan dan akuntabel, Bali disinggahi oleh PKTN, Rabu (18/4/2018) di Ballrom Aston Hotel & Convention Centre Denpasar.

Bertajuk Seminar Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Metrologi Legal di Kabupaten/Kota ini diikuti oleh 250 orang dari 155 kantor Dinas yang membidangi Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Sri Agustina menyampaikan acara ini diharapkan dapat menampung segala permasalahan atau hambatan yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan kemetrologian di kabupaten/kota serta melahirkan solusi dan pemecahan untuk setiap permasalahan yang ada. 

Pelayanan kemetrologian pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bukanlah tanpa kendala.

Sampai saat ini telah terbentuk 128 Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan rincian 111 Unit Metrologi Legal yang sudah operasional dan 17 Unit Metrologi Legal sedang dalam proses pengajuan Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang (SKKPTTU).

Percepatan pembentukan Unit Metrologi Legal menjadi kebutuhan yang mendesak agar pelayanan tera/tera ulang tidak mengalami stagnasi.

Pelayanan kemetrologian termasuk pelayanan publik yang harus dijaga akuntabilitasnya. Akuntabilitas pelayanan tera/tera ulang UTTP tercermin dari adanya laporan bulanan yang ditembuskan kepada Direktur Metrologi.

Pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh Unit Metrologi Legal Daerah dibatasi oleh ruang lingkup yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam SKKPTTU.

Pelayanan tera/tera ulang UTTP hanya dapat dilaksanakan pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan tidak diperkenankan keluar dari wilayah kabupaten/kota tersebut tanpa keberadaan perjanjian kerja sama antar Pemerintah Daerah.(*)

Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help