Diduga Langgar Kode etik, Anggota KPUD Badung Diperiksa Panwaslu

Panwaslu Badung melakukan pertemuan dan pendalaman kasus terkait anggota KPUD Badung yang disebut tidak netral

Diduga Langgar Kode etik, Anggota KPUD Badung Diperiksa Panwaslu
Panwaslu Badung melakukan penelusuran dengan membuka akun Facebook I Wayan Sukataya. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA- Panwaslu Badung melakukan pendalaman terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Badung I wayan Sukataya, Selasa (1/5/2018).

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Pemkab Badung, sesuai dengan berita yang beredar di media masa maupun medsos terkait dengan adanya status salah satu penyelenggara yang dipandang tidak netral.

Panwaslu Badung melakukan pertemuan dan pendalaman kasus terkait anggota KPUD Badung yang disebut tidak netral.

Sehubungan dengan hal tersebut Komisioner Panwaslu Badung Divisi Hukum penanganan pelanggaran Pande Mase Yuliartha, SH mengatakan bahwa Panwaslu Badung telah melakukan penelusuran dengan membuka status Facebook dari I Wayan Sukataya dan membaca semua komen yang ada di dalam status tersebut.

"Dari hasil penelusuran telah ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu penyelenggara (KPU Badung) an. I Wayan Sukataya," ujarnya.

Hasil penelusuran tersebut telah dituangkan kedalam formulir temuan ( formukir) A2 dengan nomor : 02/TM/PG/Kab.17.01/IV/2018.

Berdasarkan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah.

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang undang serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan Pelanggaran Pilgub dan wagub, bupati dan wabup, serta walikota dan wawali.

Selain itu, kewenangan panwas sebagai lembaga penyelenggara. Pihaknya menyatakan langkah Panwaslu Badung selanjutnya adalah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan/ klarifikasi, Selasa (1/5/2018).

Pemanggilan tersebut dilakukan sesuai dengan surat Panwaslu badung nomor : 066/BAWASLU-PROV. BA-01/PM.00.02/4/2018.

"Pasca pemeriksaan, akan dilakukan kajian lebih lanjut dan akan diteruskan ke Bawaslu provinsi Bali," jelasnya.

Selain itu, Ketua KPU Badung AA Gede Nakula mengatakan I Wayan Sikataya sudah dipanggil oleh KPUD Bali untuk dimintai keterangan secara internal terhadap dugaan adanya dugaan komisioner yang tidak netral.

Pihaknya menyatakan dalam pengambilan keputusan KPUD Badung dan KPU Bali kolektif kolegial punya kedudukan yang sama namun tidak ada kewenangan memberikan sanksi pemberhentian permanen.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pihaknya hanya melakukan pemberhentian sementara namun dijelaskan yang bisa mengambil keputusan pemberhentian permanen hanya DKPP.

"Kami berharap kejadian ini menjadi pembelajaran buat kita semua dan proses pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik," tandasnya. (*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved