BPJS Ketenagakerjaan Terus Imbau Perusahaan Daftarkan Pekerjanya, Jangan Sampai Kena Sanksi

Novias Dewo menjelaskan, dari 5 perusahaan yang menunggak ini memiliki piutang Rp 244 juta.

BPJS Ketenagakerjaan Terus Imbau Perusahaan Daftarkan Pekerjanya, Jangan Sampai Kena Sanksi
kontan.co.id
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan 

Laporan Wartawan Tribun Bali, A A Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Hingga saat ini, masih ada saja perusahaan yang belum bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial ini. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali-Denpasar, akan fokus menyasar perusahaan yang membandel ini.

Baik perusahaan yang belum menjadi peserta maupun menunggak membayar iuran. Bahkan untuk membantu proses ini, pihaknya bekerjasama dengan kejaksaan dan memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi yang tetap membandel.

Kepala BPJS TK Cabang Bali-Denpasar, Novias Dewo Santoso, menegaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013, menjelaskan bahwa ada hubungan antar lembaga, di peraturan pemerintah tersebut dalam rangka perluasaan kepesertaan.

“Kedua dalam rangka kepatuhan, perusahaan yang sudah menjadi peserta ataupun yang belum menjadi peserta, kita diperbolehkan melakukan kerjasma,” katanya di Denpasar, Senin (14/5). Kemudian sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan tugas negara dalam bidang jaminan sosial.

Kemudian terkadang, walaupun telah ada upaya namun ada saja perusahaan yang belum sadar.

“Maka kami akan gunakan kewenangan. Salah satunya kerjasama dengan kejaksaan. Kenapa dengan kejaksaan, karena itu kan sesuai dengan tupoksi dia, bisa bertindak sebagai pengacara negara.Oleh karena BPJS TK milik negara maka sudah sewajarnya kejaksaan bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

“PP 85 kan hubungan antar lembaga, sekarang PP 86 2013 kita punya tugas tambahan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi bagi perusahaan yang terduga melakukan pelanggaran hukum misal perusahaan wajib belum daftar. Perusahaan menunggak iuran. Kemudian ada perusahaan daftar sebagian. Misal karyawan 100 tapi lapor cuma 10, atau gaji misalnya Rp 10 juta dilaporin cuma UMP atau UMK, maka akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya pun akan bekerjasama dengan kejaksaan dalam menanggulangi hal ini.

“Untuk tahap awal, kami fokus di perusahaan yang belum daftar. Sudah ada, dan kami limpahkan ke kejaksaan. Kedua perusahaan yang katagori menungak ini. Khusus di Kejaksaaan Negeri Tabanan ada 5 perusahaan yang menungak. Yang sudah membayar 4 perusahaan, jadi yang belum masih 1 dalam proses,” sebutnya.

Halaman
123
Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help