Kepala Banjar Buni Kuta Lakukan Sidak Duktang, 13 Orang Diserahkan ke Kelurahan

Sebanyak 13 orang warga penduduk pendatang di Banjar Buni Kuta yang tidak memiliki data administrasi lengkap, dibawa ke Kelurahan Kuta

Kepala Banjar Buni Kuta Lakukan Sidak Duktang, 13 Orang Diserahkan ke Kelurahan
Tribun Bali/Rino Gale
13 orang warga Banjar Buni Kuta dibawa ke Kelurahan Kuta, setelah itu di proses di Kecamatan Kuta karena tidak memiliki surat-surat administrasi lengkap, Kamis (17/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Rino Gale

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Sebanyak 13 orang warga penduduk pendatang di Banjar Buni Kuta yang tidak memiliki data administrasi lengkap, dibawa ke Kelurahan Kuta, Kamis (17/5/2018).

Ini sebagai bagian dari sidak yang dilakukan Kepala Lingkungan Banjar Buni Kuta beserta jajarannya.

"13 orang tersebut dibawa ke Kelurahan Kuta, setelah itu diproses di Kecamatan Kuta," kata Arta.

Sidak dilakukan sebagai upaya peningkatan keamanan seluruh wilayah di Kuta, yang dilakukan di masing-masing banjar.

Kepala Lingkungan Banjar Buni Kuta, Nyoman Widya Arta mengatakan, 13 orang yang diamankan tersebut tidak memiliki identitas lengkap.

"Kami mengiimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan (keamanan)," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Arta, ada penduduk yang mengeluh dan beranggapan jika sidak yang dilakukan mengindikasikan adanya pungutan liar.

"Memang ada keluhan seperti itu, tapi untuk di Kuta sendiri sudah tertata bagus, pembiayaan administrasi juga secara sistematis," terangnya

Lanjut Arta, acuan dilakukannya sidak ini adalah untuk menjaga keamanan lingkungan dengan pendataan penduduk, sehingga status kependudukan warga tersebut jelas.

Dijelaskan Arta, ada dua tipe penduduk pendatang, pertama penduduk pendatang yang sudah memiliki identitas di Kelurahan Kuta, dan kedua penduduk pendatang yang masih menggunakan identitas daerah asalnya.

"Keseluruhan dari kedua tipe penduduk tersebut, memiliki ciri yang hampir sama dengan penduduk asli Kuta," ujarnya.

Dalam setiap penyidakan yang dilakukan, selalu ada pendataan dari kelurahan, namun saat ini ada instruksi untuk meminta bantuan dan menyerahkan ke bendesa adat melalui banjar-banjar, agar dilakukan pendataan penduduk juga.

Menurut Arta, sebenarnya ada pendataan penduduk berbasis online yang bisa dimanfaatkan yaitu sistem sundaku.

Arta mengaku, sidak bagi penduduk pendatang dilakukan untuk menjaga lingkungan dengan pengawasan dan pengontrolan secara rutin, sebanyak dua kali dalam satu bulan.(*)

Penulis: Rino Gale
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help