Membahayakan Transportasi, DPR RI Minta Jembatan Timbang Dibuka Kembali

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No 134 tahun 2015, pengoperasian daripada jembatan timbang di seluruh Indonesia, diambil alih pengoperasiannya oleh Kementerian Perhubungan.

Akibatnya banyak jembatan timbang yang tidak aktif atau ditutup.

Padahal menurut Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo, ditutupnya jembatan timbang justru sangat membahayakan transportasi.

"Inilah yang akhirnya terjadi muatan-muatan overload. Ini sangat membahayakan terhadap operator truk, karena truk tidak bisa dikendalikan, serta membahayakan transportasi lainnya," kata Bambang, saat mengunjungi jembatan timbang Kalibaru, dalam rangkaian kunjungan kerja di Banyuwangi, Rabu (30/5/2018).

Menurut Bambang, apabila kelebihan muatan kemungkinan rem kendaraan bermasalah akan lebih besar.

Selain itu, truk-truk kelebihan muatan juga membuat jalan cepat rusak. ‎

Khusus untuk Banyuwangi terdapat dua jembatan timbang yang sifatnya prioritas untuk dibuka kembali.

"Banyuwangi punya jembatan timbang yang aksesnya langsung menuju ke penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Satu di Kalibaru, dan satu lainnya di Watudodol," kata Bambang.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, jembatan timbang untuk memproteksi berat kendaraan jangan sampai overload saat memasuki kapal.

"Apabila truk-truk overload masuk ke dalam kapal akan sangat berbahaya terhadap daya apung, yang menyebabkan kapal tidak stabil hingga tenggelam," kata Bambang.

Selain itu juga bisa menyebabkan konstruksi bisa patah dari ramp door hingga plat geladak. Bisa juga merusak konstruksi dermaga.

"Maka itu jembatan timbang yang ada di Kalibaru dan Watudodol itu harus diprioritaskan untuk segera dioperasikan," tambah Bambang. ‎

Menurut Bambang saat ini, di Jawa Timur baru empat jembatan timbang yang dioperasikan kembali.

Empat jembatan timbang itu, di Widang, Widodaren, Tarik, dan Rejoso.

Namun hanya Widodaren yang beroperasi 24 jam.

"Untuk keselamatan tidak ada toleransi, harus sesuai dengan standart. Apalagi satu jembatan ini dibiayai lebih dari Rp 2 miliar dana APBD dan APBN," tambahnya. (haorrahman)