Pilgub Bali 2018

Koster Beberkan akan Lakukan Ini Jika Menang Dalam Pilgub Bali 2018

Ia akan mengusulkan untuk mengganti undang-undang tersebut menjadi UU tentang Provinsi Bali, sendiri atau terpisah.

Koster Beberkan akan Lakukan Ini Jika Menang Dalam Pilgub Bali 2018
Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Wayan Koster, Calon Gubernur Bali nomor urut 1 bersama keluarga, usai memberikan hak pilihnya di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Rabu (27/6/2018) 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Ada sejumlah program yang akan dilakukan oleh Wayan Koster, Calon Gubernur Bali nomor urut 1 jika menang dalam Pilgub Bali nanti.

Ditemui seusai mencoblos, Rabu (27/6/2018), jika menang dan terpilih sebagai Gunernur Bali, ia mengatakan akan langsung membentuk tim untuk mengganti Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Tingkat 1 NTB dan Tingkat 1 NTT.

Ia akan mengusulkan untuk mengganti undang-undang tersebut menjadi UU tentang Provinsi Bali, sendiri atau terpisah.

Sehingga masing-masing provinsi itu nantinya akan memiliki payung hukum sendiri, untuk menyelenggaraan pemerintahan daerah dan membangun daerah sesuai keunikan, kekhasan dan potensi yang dimiliki.

"Bukan otonomi khusus. Bali memang sudah waktunya dan sudah cukup lama semestinya ini dilakukan. Karena dulu Bali dibentuk dengan undang-undang sementara 1950 masih bagian dari negara federal ya. Bali, NTT dan NTB kan
Sunda Kecil ya, jadi punya perdana menteri sendiri waktu itu," jelasnya.

Apakah memungkinkan Bali bisa sendiri?

"Nanti otomatis bareng. Kan semua pasti merespon. Semua pasti butuh dengan senang hati. Karena dengan demikin kita tidak saja UU tentang pemebentukan tapi yang isinya mengatur semua aspek kepentingan yang diperlukan untuk provinsi masing-masing. Ini sangat diuntungkan. Tentu nomor satu harus landasannya UUD Republik Indonesia tahun1945," jawabnya.

Selain itu, Koster juga ingin membangun Bali dalam koridor satu kesatuan wilayah, dengan konsep manajeman satu pulau, satu pola, satu tata kelola.

"Ini akan saya rumuskan dalam UU itu. Nanti sejumlah kewenangan provinsi dan kabupaten kota akan diatur di situ sampai ke desa baik dinas dan pakraman. Sehingga semua punya payung hukum menjalankan fungsinya," ujarnya.

Jika terpilih nanti, pria yang dikaruniai dua orang anak ini juga akan menyelesaikan regulasi mengenai mengganti Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang desa pakraman.

"Secepatnya diganti, konsepnya sudah ada. Saya berpikir ketika UU Desa itu disahkan saya mau daftarkan desa adat. Sudah lengkap tinggal menyempurnakan lagi sedikit," ungkapnya.

Ia merasa perlu mengganti Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang desa pakraman sebab isinya dirasa tidak jelas, dan tidak tegas.

Ia akan mengganti total, dengan memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi dan kewenangan desa pakraman.

Utamanya menyangkut untuk menyelenggarakan fungsi parahyangan, pawongan dan pelemahan dengan awig-awig dan pararem.

"Saya juga akan bentuk peraturan daerah tentang standarisasi pelayanan kesehatan se-Bali. Itu nanti menyangkut standarisasi kualitas rumah sakit baik milik pemerintah atau swasta. Kemudian dokter umum atau spesialis harus tersedia sampai ditingkat puskesmas. Nanti puskemas mau saya naikan menjadi puskesmas kamar inap. Dan akan dionline kan, jaminan kesehatannya Jaminan Krama Bali Sehat, diintegrasikan se-Bali," katanya. (*)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved