DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Banyuwangi Tahun 2017

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, tahun 2017, telah disetujui oleh legislatif tepat waktu.

Ini setelah Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan nota pengantar Raperda tersebut pada 30 Mei 2018 lalu.

Keputusan persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (28/6/2018).

Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Jhoni Subagyo, dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, serta Wakil Ketua DPRD Yusieni dan Ismoko.

Draf keputusan persetujuan tersebut dibacakan Sekretaris Dewan (sekwan) Suprayogi, dengan Surat Keputusan Nomor 188/18/KPTS/DPRD/429.050/2018 tentang persetujuan DRPD Kabupaten Banyuwangi terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.

Dalam keputusan ini, dicatumkan persetujuan dewan atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan cacatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017.

Selain juga, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD tahun 2017.

Meliputi, komposisi realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 2,73 triliun, belanja dan transfer Rp. 2,77 triliun, dan defisit Rp. 44,07 milyar.

Komposisi realisasi pembiayaan neto sebesar Rp. 82,11 milyar yang rinciannya sebagai berikut, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 82,11 milyar.

Pengeluarannya nol/nihil, sehingga terdapat SilPA sebesar Rp. 38,1 milyar yang merupakan hasil dari penerimaan pembiayaan dikurangi defisit.