Presiden Minta Semua Hormati Putusan KPU, yang Keberatan Bisa Ajukan Uji Materi

Presiden Jokowi menegaskan, KPU diberi kewenangan lewat UU untuk membuat peraturan. Jokowi menghormati keputusan KPU menerbitkan PKPU

Presiden Minta Semua Hormati Putusan KPU, yang Keberatan Bisa Ajukan Uji Materi
(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI )
Presiden Joko Widodo 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi angkat suara soal KPU yang akhirnya menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada 30 Juni 2018.

Presiden Jokowi menegaskan, KPU diberi kewenangan lewat UU untuk membuat peraturan. Jokowi menghormati keputusan KPU menerbitkan PKPU larangan koruptor menjadi Caleg.

"Undang-undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan. Itu sudah dibuat KPU," kata Jokowi seusai peresmian PLTB Sidrap, Sulsel, Senin (2/7/2018).

Baca: Aturan Eks Napi Koruptor, Bandar Narkoba, dan Penjahat Seks Anak Dilarang Nyaleg Mulai Diterapkan

Baca: Ada Kekhawatiran, Dokter Tim Bali United Mengaku Harus Sabar Tangani Cedera Spaso

Jokowi menyebut, pihak yang berkeberatan atas PKPU bisa mengajukan uji materi.

Sebelumnya, KPU akhirnya menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada 30 Juni 2018.

Satu di antara poin PKPU tersebut mengenai pengaturan larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon wakil rakyat atau calon anggota legislatif.

Hal ini kemudian mendapatkan respons yang pro dan kontra. Dilansir dari situs resmi KPU RI, www.kpu.go.id, KPU telah menerbitkan PKPU tersebut pada Sabtu (30/6/2018).

PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Larangan koruptor menjadi Caleg tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi".

Ditetapkannya PKPU itu, maka ketentuan tentang larangan koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal Caleg mendatang.

Selain itu, KPU juga telah mempersiapkan pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, seperti formulir-formulir pencalonan dan daftar rumah sakit yang memenuhi syarat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemenuhan syarat calon.

Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018. (*)

Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help