Budaya Lontar Masih Kuat di Bali, Dirjen Kebudayaan: Ada Kekayaan Intelektual yang Luar Biasa

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid jadi pembicara dalam Forum Diskusi Peduli Bali (FDPB) di Warung Kubu Kopi, Jumat malam

Budaya Lontar Masih Kuat di Bali, Dirjen Kebudayaan: Ada Kekayaan Intelektual yang Luar Biasa
Tribun Bali/Busrah Ardans
Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid saat memberikan materi diskusi Forum Diskusi Peduli Bali (FDPB), di Kubu Kopi, Jumat (13/7/2018) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Busrah Hisam Ardans

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam diskusi dengan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang diselenggarakan Forum Diskusi Peduli Bali (FDPB) di Warung Kubu Kopi, Jumat (13/7/2018) malam, memuat fakta menarik.

Diskusi yang berlangsung kira-kira dua jam itu dihadiri puluhan peserta dari berbagai latar belakang.

Hilmar menyebut budaya Lontar di Bali masih begitu kuat.

"Saya melihat Bali adalah tempat yang memiliki tradisi begitu kuat. Lontar masih menjadi bagian dari kehidupan orang Bali. Ini sebenarnya kekuatan dalam dua pengertian. Pengertian pertama, pengetahuan tradisional ini masih mewarnai kehidupan orang Bali di dunia modern yang berfungsi sebagai penyeimbang. Seperti nilai-nilai etik, misalkan jangan terlalu serakah, jangan menyiksa bumi, jadi nilai-nilai seperti itu sangat kuat," papar Hilmar saat diwawancarai tribun-bali.com usai diskusi.

Pengertian kedua ungkap dia ialah di dalamnya juga ada pengetahuan, yang dalam konteks masyarakat sekarang sangat berguna.

Misalkan pengetahuan tradisional mengenai kesehatan, memberi informasi kegunaan tanaman ialah kekayaan intelektual yang luar biasa.

"Nah sekarang ini saya pikir masih perlu upaya yang sistematis, merekam pengetahuan, dan mendokumentasikan dengan baik. Kemudian melihat kegunaannya secara spesifik, kasus per kasus," ungkapnya.

Hilmar mengaku sempat mendengar dari Nyoman Parta, ada 700 penyuluh bahasa Bali yang pada membantu masyarakat memahami lontar.

"Dasarnya sudah tersedia, namun memang masih perlu didorong. Kita perlu regulasi untuk pembagian tanggung jawab di antara pemangku kepentingan lebih jelas. Perlu SDM lebih banyak, jadi investasi masih sangat diperlukan begitu," ujarnya.

Sekarang pemerintah pun lanjut dia, sudah mengarah ke sana seperti pada UU No 15 Tahun 2017 yang baru, dimana platform pengembangan kebudayaan ke arah sana.

"Misalkan pengembangan kesehatan berdasarkan usada dan segala macamnya, gak perlu dia masuk ke dalam manajemen kesehatan modern gitu. Dia punya ranahnya sendiri. Kalau manajemen kesehatan modern lebih fokus mengobati orang sakit, maka manajemen kesehatan tradisi lebih ke menjamin orang tetap sehat atau tidak sakit. Ruangnya berbeda, yang satu rumah sakit yang satu rumah sehat," jelasnya.(*)

Penulis: Busrah Ardans
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help