Jadi Destinasi Wisata dan Jujukan sejumlah Pejabat, Resto Apung Tak Miliki IPAL

Menjadi jujukan sejumlah pejabat dalam acara-acara resmi, bangunan resto apung justru belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Jadi Destinasi Wisata dan Jujukan sejumlah Pejabat, Resto Apung Tak Miliki IPAL
Tribun Bali/M. Fredey Mercury
Bangunan Resto Apung, Jalan Raya Kedisan, Kintamani, belum lama ini. 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Menjadi jujukan sejumlah pejabat dalam acara-acara resmi, bangunan resto apung justru belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Padahal, restoran yang berada tepat di pinggiran Danau Batur ini telah berdiri sejak 10 tahun lalu.

Tidak adanya IPAL dalam resto apung, sejatinya telah diketahui oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangli.

Walaupun berulang kali diberi pembinaan, pihak resto apung justru bergeming. Hal tersebut diakui oleh salah seorang staf DLH bernama IGN Laksana, ketika ditemui Selasa (17/8), ia mengatakan pembangunan IPAL di sejumlah restoran, khususnya yang ada di sempadan Danau Batur, hukumnya wajib.

Sebab, jika langsung dibuang ke ruang terbuka, limbah tersebut menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan.

“Hal ini sesuai dengan amanah UU 32 tahun 2009, dalam pengelolaan limbah di sempadan danau, wajib menggunakan biosistem. Ini merupakan IPAL khusus untuk mengolah limbah cair dari dapur maupun kamar mandi. Apabila limbah telah dikelola dengan memenuhi standar, barulah boleh dialirkan atau disalurkan keruang terbuka. Baik itu sungai, laut, maupun danau,” paparnya.

Laksana menyebutkan, untuk di Kabupaten Bangli, dari enam tempat usaha yang berdekatan dan rawan limbah di tepi danau, baru tiga usaha telah melakukan pengelolaan limbah.

Diantaranya Puri Bening Hayato, Toya Devasya, dan Hotel Segara. Sementara tiga tempat usaha lain, seperti Batur Hot Spring, Restoran Seked, dan Resto Apung, belum memilikinya.

“Semestinya begitu berusaha, IPAL itu harus sudah ada. Untuk di Batur Hot Spring dan Restoran Seked, pihak management mereka sudah siap untuk membuat IPAL dan mengurus administrasi. Menurut pengakuan mereka serta pengamatan kami, pengelolaan limbah yang selama ini dilakukan adalah dengan membawa ke TPA menggunakan pembungkus plastic, sementara limbah cairnya dibuang ke septic tank,” jelasnya.

Sedangkan untuk Resto Apung, meski berkali-kali diberi pembinaan masih saja membandel untuk membangun IPAL.

Kepala DLH, Ida Ayu Yudi Sutha mengatakan dalam waktu dekat pihaknya bakal kembali turun ke tempat-tempat yang tercatat belum memiliki IPAL.

Selain diberi peringatan, pihaknya bakal memberikan sejumlah opsi yang bisa dilakukan sehingga Danau Batur tak tercemar.

‘’Kalau saran tak dihiraukan barulah akan kami peringatkan,’’ ujarnya didampingi Sekdis Ida Bagus Sobya.

Sambungnya, bila pasca peringatan tersebut tidak ada upaya berbenah dari pemilik usaha, tidak menutup kemungkinan, DLH bakal mendatangkan Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian untuk melihat langsung pelanggaran tersebut. Terlebih pada Resto Apung juga berdiri bangunan yang dibangun diatas badan danau hingga 25 meter.  (*) 

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved