Utang Pemkab Bangli Sentuh Angka Rp 81 Miliar, Begini Komentar Ketua DPRD Bangli

Sejumlah kegiatan yang tidak selesai di tahun berjalan, hingga akhirnya dilanjutkan dan dijanjikan akan dibayar pada tahun berikutnya

Utang Pemkab Bangli Sentuh Angka Rp 81 Miliar, Begini Komentar Ketua DPRD Bangli
Tribun Bali/M. Fredey Mercury
Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata didampingi Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, Senin (30/7) 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Sejumlah kegiatan yang tidak selesai di tahun berjalan, hingga akhirnya dilanjutkan dan dijanjikan akan dibayar pada tahun berikutnya, jelas menyisakan utang.

Celakanya, sejumlah kewajiban pembayaran utang kegiatan itu justru tidak dianggarkan.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata saat ditemu usai rapat koordinasi bersama eksekutif, Senin (30/7).

Ia mengatakan jika kekurangan dana hingga miliaran rupiah baru kali ini terjadi. Kekurangan dana, sebutnya, merupakan tindak lanjut dari sejumlah temuan BPK.

Seperti devisit anggaran, pembayaran sejumlah kegiatan infrastruktur ke-PU-an hingga pembayaran sertivikasi guru yang harusnya dilakukan triwulan akhir 2017.

“Kalau devisit itu kita ngitung-nya dari asumsi silpa. Berdasarkan itungan sementara, asumsi silpa mencapai Rp. 120 miliar. Tapi setelah hasil pemeriksaan BPK, silpa secara riil hanya Rp. 102 miliar. Belum lagi ditambah instruksi BPK untuk membayar sejumlah utang daerah, sehingga akumulasi kekurangan dana pada APBD 2018 mencapai Rp. 81 miliar lebih,” paparnya.

Kekurangan dana juga timbul dari Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) yang nunggak pembayarannya pada triwulan IV tahun 2017 lalu.

Meski TPG tersebut telah dibayarkan dari sebagian anggaran TPG di tahun 2018, namun anggaran pembayaran tunggakan pada tahun 2017 lalu justru tidak dianggarkan di 2018, sehingga tetap mengalami kekurangan.

“Selain itu, utang juga disebabkan oleh kegiatan infrastruktur yang dibiayai dana APBD 2018 khususnya kegiatan lewat tahun yang dilaksanakan berdasarkan opini Kejaksaan Negeri Bangli. Kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD serta tidak bisa ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa),” paparnya.

Terhadap kendala pembayaran utang tersebut, mencuat dua usulan eksekutif, yakni rasionalisasi kegiatan, dan mencari peminjaman daerah.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved