Berita Banyuwangi

Menpan-RB Minta Mal Pelayanan Publik Banyuwangi Bisa Urus Paspor

Total ada 173 dokumen/perizinan yang dilayani di mal yang resmi beroperasi 6 Oktober 2017 itu.

Menpan-RB Minta Mal Pelayanan Publik Banyuwangi Bisa Urus Paspor
SURYA/haorrahman
Menpan RB, Asman Abnur, mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi. 

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur, mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Banyuwangi, Senin (6/8/2018).

“Baru satu tahun lalu ke sini, sudah banyak perubahan lagi di Banyuwangi. Mulai dari terminal bandaranya yang baru hingga Mal Pelayanan Publik-nya. Tahun 2017 lalu, Bupati Banyuwangi Azwar Anas saya ajak ke Azerbaijan untuk melihat salah satu public service hall terbaik dunia di sana. Pulang dari sana, tidak sampai sepuluh hari Banyuwangi langsung membuat yang serupa dan meresmikannya,” kata Asman.

Baca: Kontrak di Bali United Berakhir Desember 2018, Ini Postingan Fadil Sausu yang Bikin Ramai Medsos

Baca: Didakwa Maksimal 20 Tahun, Pemilik Narkoba Ini Hanya Tertunduk di Hadapan Hakim

Total ada 173 dokumen/perizinan yang dilayani di mal yang resmi beroperasi 6 Oktober 2017 itu.

Asman melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi bersama Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto, dan Asisten Perencanan dan Anggaran Polri Irjen Gatot Eddy.

Saat di Banyuwangi, Asman bersama rombongan juga meninjau pelayanan di Pengadilan Negeri dan Polres Banyuwangi.

Dalam kesempatan itu, Asman meminta agar MPP terus ditingkatkan layanannya, termasuk dengan layanan pengadilan dan pengurusan paspor dari Kantor Imigrasi.

"Ini sudah sangat baik. Tapi tidak boleh berhenti. Harus terus dilengkapi. Seperti sidang kecil untuk tilang, layanan kejaksaan, perlu ada di sini. Imigrasi juga kita minta buka pembuatan paspor. Saya langsung sampaikan ke Sekretaris Kemenkumham,” ujar Asman.

Menurut Asman, apa yang dilakukan Banyuwangi seiring dengan semangat reformasi birokrasi yang diinginkan oleh pemerintah pusat.

Selain menghadirkan hospitality, birokrasi juga harus inovatif dan mengutamakan terobosan untuk mendorong pelayanan menjadi lebih baik.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mendorong integrasi pembuatan paspor, pelayanan sidang pengadilan, dan pelayanan kejaksaan ke MPP.

"Pekan lalu, kami baru menyampaikan ke Presiden Jokowi, memberi usulan agar berbagai layanan instansi vertikal bisa disatukan di daerah yang sudah memiliki mal pelayanan publik. Hari ini Menpan-RB datang bersama Sesmenkumham dan langsung minta segera ditindaklanjuti. Ini menambah semangat bagi daerah untuk terus berinovasi karena pemerintah pusat selalu mendukung inovasi-inovasi daerah,” kata Anas. (haorrahman)

Editor: Rizki Laelani
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved