Cegah Kepala Daerah di Bali Kena OTT KPK, Ini Upaya yang Dilakukan

Agar tidak seperti daerah lain, Kepala Daerahnya kena OTT. Jangan sampai itu terjadi

Cegah Kepala Daerah di Bali Kena OTT KPK, Ini Upaya yang Dilakukan
Istimewa
Gubernur Bali Made Mangku Pastika berjalan bersama Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih di sela acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Bali, Selasa (7/8/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam kesempatan ini akan dijalankan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah, dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten/Kota se-Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Bali, Selasa (7/8/2018).

Melalui program ini, ia berharap tidak ada Kepala Daerah di Bali kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

“Program ini saya harapkan bisa menjadi acuan pemerintah daerah agar bekerja dengan bersih dan baik. Agar tidak seperti daerah lain, Kepala Daerahnya kena OTT. Jangan sampai itu terjadi,” jelasnya.

Selain itu, menurut Pastika, penandatangan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi korupsi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian bersama,” cetusnya dalam acara yang turut juga dihadiri oleh Pimpinan DPRD Prov Bali, Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI, Sri Wahyuningsih, Bupati/Wali Kota Se-Bali, Kajati Kabupaten/Kota se-Bali, Kapolres dan Kapolresta se-Bali, Forkompinda Bali, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Menurutnya, program reformasi birokrasi secara efektif diarahkan pada upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa termasuk memberantas praktik korupsi.

Adapun berbagai program unggulan yang sudah dijalankan oleh Pemprov, masih seperti kata Pastika, yang sejalan dengan program Pemerintah Pusat meliputi: membuat rencana aksi daerah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, secara konsisten menindaklanjuti hasil pemeriksaan lembaga pengawas internal dan eksternal, dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan, serta secara konsisten menerapkan tiga pilar Good Governance, yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi publik.

Bahkan dengan bangga ia mengatakan, selama lima tahun terakhir ini Pemerintah Provinsi Bali telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Hal itu menandakan bahwa sistem pemerintahan di Bali memang bersih dan bebas dari korupsi,” jelasnya.

Namun untuk menjaga sistem pemerintahan agar tetap bersih bahkan lebih baik lagi, Pastika tetap mengharapkan dukungan dan kerjasama, terutama dari Kemendagri, POLRI, dan Jaksa Agung.

Halaman
12
Penulis: Kander Turnip
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help