Ini Jumlah PNS Korup di Bali yang Akan Terkena Pemecatan Massal Dalam Waktu Dekat

Denpasar menempati urutan ketiga, yang PNS-nya terlibat korupsi. Siap-siap kena sapuan pemecatan massal

Ini Jumlah PNS Korup di Bali yang Akan Terkena Pemecatan Massal Dalam Waktu Dekat
tribunstyle
ilustrasi PNS 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih mengatakan daerah harus menindaklanjuti pemberhentian PNS terlibat korupsi namun masih aktif.

Hal ini setelah adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) ditingkat pusat.

Dalam SKB yang didalamnya ada KPK, Kemenpan-RB, BKN dan Mendagri tersebut meminta kepada instan pemerintah dan pusat untuk menindaklanjuti hasil rilis yang dikeluarkan KPK terkait nama PNS yang sudah divonis namun masih aktif tersebut.

Baca: Berat Badan Turun 30 Kg Sejak Ditahan, Begini Kondisi Pretty Asmara Hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

Baca: Ingat Film MacGyver, Ini yang Dilakukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil Saat Terkunci di Toilet

Baca: Dua Kali Soeharto Bicara Penghianatan PKI Pada Bung Karno, Begini Reaksi Sang Presiden

"Sebagaimana dalam jumlahnya ada 1.257 PNS terlibat korupsi namun masih aktif, dan sesuai surat bersama di pusat harus ditindaklanjuti segera," ujar Sri Wahyuningsih kepada Tribunpekanbaru Jumat (14/9/2018) saat mengisi acara di Pekanbaru.

Sedangkan bagi yang sudah seharusnya tidak menerima gaji namun tetap menerima gaji maka sudah diatur dalam SKB tersebut juga harus mengembalikan gaji yang diterima selama ini kepada daerah.

"Harusnya kan 45 hari setelah tidak masuk maka tidak boleh lagi menerima gaji, jika memang ada yang menerima tentu akan diproses, "ujar Sri Wahyuningsih.

Terkait jumlah yang ditetapkan di pusat untuk PNS Pemprov hanya 10 orang sedangkan Kabupaten/Kota di Riau 180 orang. Namun data itu berbeda dengan yang ada di Provinsi jumlahnya mencapai 27 orang.

"Makanya kan di telisik lagi dan dilengkapi lagi karena yang ada di KPK itu kan belum lengkap. Makanya daerah diminta mendata dan menuntaskan semuanya," ujar Sri.

Baca: Kegadisan ABG 15 Tahun Direnggut Ayah dan Kakaknya Hingga Hamil, Siapa Bapak Jabang Bayinya?

Baca: Kehormatan Gadis 15 Tahun Ini Dirusak Ayah dan Kakak Kandung Hingga Hamil, Am: Saya Khilaf

Pemerintah Pusat sendiri memberikan waktu kepada daerah hingga 2 Desember mendatang masalah ini harus tuntas. Semua PNS yang sudah dinyatakan bersalah dan tahanan koruptor wajib dipecat.

"Kesepakatannya 2 Desember semua harus tuntas dan dilakukan pemecatan sesuai keputusan bersama, "ujar Sri Wahyuningsih.

Halaman
12
Penulis: Rizki Laelani
Editor: Rizki Laelani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved