Wajib Presentasikan Proyek Pelabuhan Benoa, Pelindo III Bakal Dipanggil Dewan

Ketut Tama Tenaya, menyebutkan PT Pelindo III Cabang Pelabuhan Benoa belum melakukan sosialisasi kepada DPRD Bali

Wajib Presentasikan Proyek Pelabuhan Benoa, Pelindo III Bakal Dipanggil Dewan
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Lokasi Pengurukan oleh PT Pelindo III Denpasar visual dari serangan, pengembangan proyek Pelabuhan benoa Lokasi yang diuruk diperuntukkan sebagai dumping area kamis (13/9/2018) Tanah urugannya berasal dari hasil pengerukan di Tanjung Benoa 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya, menyebutkan PT Pelindo III Cabang Pelabuhan Benoa belum melakukan sosialisasi kepada DPRD Bali terkait proyek pengembangan Pelabuhan Benoa.

Tama Tenaya menegaskan, walaupun tidak diundang semestinya Pelindo III wajib untuk mempresentasikan proyek tersebut.

“Ke Dewan belum ada. Harusnya nanti Pelindo juga sosialisasi ke Dewan agar semua tahu set plan proyek itu,” kata Tama Tenaya, Jumat (14/9/2018).

Ketika ditanya apakah dewan berencana mengundang Pelindo III, ia mengatakan masih mencari waktu yang tepat.

“Yang jelas diundang atau tidak mestinya (proyek pengembangan pelabuhan itu) wajib dipresentasikan, baik dengan daerah penyangga maupun Pemprov Bali,” ujarnya.

Dikatakannya, izin proyek tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun semestinya harus sesuai dengan budaya Bali.

“Kalau masalah perizinan semua dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Namun demikian local genius dan taksu Bali harus tetap dikedepankan,” kata Tama Tenaya yang mengaku dirinya sedang berada di Jakarta.

Di sisi lain, ia menyatakan mendukung pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster agar PT Pelindo III tidak melakukan pembangunan fisik di lokasi tersebut.

“Saya mendukung konsep Gubernur itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Koster memastikan tidak akan ada pembangunan fisik di kawasan Pelabuhan Benoa, utamanya di atas lahan hasil pengerukan alur dan kolam yang sedang dikerjakan saat ini.

Menurut Koster, proyek pengerukan tersebut berada dalam wilayah kewenangan Pelindo.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Menko Bidang Kemaritiman dan manajemen Pelindo yang ada di Bali.

“Ini kewenangan Pelindo, ada Perpres tersendiri. Tidak akan dilakukan pembangunan fisik di sana,” kata Koster.

Dikatakannya pengerukan dilakukan untuk memperdalam alur supaya kapal-kapal besar bisa merapat di Pelabuhan Benoa.

Selanjutnya, pelabuhan akan ditata dan dirapikan kerena Bali akan menggelar pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting, namun dipastikan tidak ada bangunan apapun di lokasi tersebut. (*) 

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help