Sediakan Tempat Khusus, Perda Kawasan Tanpa Rokok Bertentangan dengan Keputusan MK

KTR Bali No 10/2011 harus direvisi karena memuat beberapa aturan yang kontradiktif dengan peraturan yang berlaku saat ini

Sediakan Tempat Khusus, Perda Kawasan Tanpa Rokok Bertentangan dengan Keputusan MK
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Diskusi AJI terkait Perda KTR dan petani tembakau di Kubu Kopi, Denpasar, Sabtu (15/9/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Bali No 10/2011 harus direvisi karena memuat beberapa aturan yang kontradiktif dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Satu di antaranya ialah tidak menjamin diperbolehkannya keberadaan tempat khusus merokok di tempat kerja dan tempat umum.

Hal ini menjadi satu kesimpulan dalam diskusi yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar bertema Perda KTR: Apakah Implementatif, yang digelar di Denpasar, Sabtu (15/9/2018).

Diskusi menghadirkan narasumber Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Soeseno, Sekjen Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) I Ketut Budiman, dan Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta.

Budidoyo menuturkan perda KTR Bali jelas bertentangan dengan Pasal 51 PP 109/2012 tentang keharusan menyediakan tempat khusus untuk merokok dan keputusan MK No 57/PUU-IX, tentang kewajiban menyediakan tempat khusus merokok.

“Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dipublikasikan, diperjualbelikan dan tidak pernah menempatkan tembakau dan cengkih sebagai produk pertanian yang dilarang. Sehingga rokok adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakannya cukai terhadap rokok dan tembakau,” tuturnya.

Selain itu ia juga menyebut persoalannya mestinya kalau ada larangan merokok harus ada tempat pengecualian yang bisa merokok.

"Filosofi dari perda itukan keseimbangan. Padahal jika kita melihat cukai, pajak retribusi dan pajak lainnya hampir Rp 12 T bagi negara. Apalagi industri ini sudah menghidupi 6 juta orang," katanya.

Ia menambahkan, kalau beberapa hal yang murni disepakati tempat tidak bisa rokok seperti angkutan umum, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Lebih dari 50 persen, kata dia, pemerintah daerah telah merumuskan peraturan KTR yang tidak sesuai dengan peraturan nasional yaitu UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 dan PP No 109/2012, yang memiliki tingkatan hirarki peraturan yang lebih tinggi.

Halaman
1234
Penulis: Busrah Ardans
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved