Soroti Tak Ditahannya 3 Tersangka Dugaan Korupsi, ORI Bali Minta Kejari Denpasar Tak Diskriminatif

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Provinsi Bali menyoroti tidak ditahannya tiga tersangka perkara dugaan penyalahgunaan dana bantuan hibah kegiatan perjalanan ziarah Wali Songo, serta pengadaan pakaian seragam oleh Yayasan Al-Ma’ruf yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Denpasar tahun anggaran 2016 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar.

Ketua ORI Bali, Umar Ibnu Alkhatab, sangat menyesalkan keputusan Kejari Denpasar yang tidak menahan tiga tersangka dalam perkara tersebut.

Menurut Umar, semestinya Kejari Denpasar tidak diskriminatif terhadap tersangka kasus korupsi.

Dengan adanya hal ini, justru akan menimbulkan berbagai persepsi publik.

Masyarakat akan menduga-duga apa yang terjadi, sehingga tersangka korupsi yang sudah dilimpahkan tahap II tidak dilakukan penahanan, baik oleh penyidik kepolisian dan Kejari Denpasar.

"Publik bisa menduga kejaksaan memberikan keistimewaan pada para tersangka," ucapnya saat dihubungi, Sabtu (15/9).

Apalagi, selama ini kejaksaan memiliki kebiasaan langsung menahan tersangka ketika dilakukan tahap II. Contohnya penahanan terhadap Perbekel (kepala desa) Baha, Mengwi.

Begitu dilimpahkan oleh Polres Badung dalam kasus korupsi dana APBDes, pihak Kejari Denpasar langsung melakukan penahanan.

Dengan perbandingan itu, kata Umar, menimbulkan persepsi buruk bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan.

"Kami tidak menduga-duga, apakah jaksa masuk angin atau tidak. Yang jelas publik melihat kejaksaan memberi perlakuan berbeda pada tersangka korupsi, meskipun pasal yang dikenakan sama," terang Umar.