FMN Gelar Aksi Hari Tani Nasional, Ini 12 Point Tuntutan Massa Aksi

Peringati Hari Tani Nasional (HTN) 2018, Front Mahasiswa Nasional (FMN) gelar aksi damai di depan kampus Udayana (UNUD)

FMN Gelar Aksi Hari Tani Nasional, Ini 12 Point Tuntutan Massa Aksi
Tribun Bali/Hisyam Mudin
Peringati Hari Tani Nasional (HTN) 2018, organisasi massa, Front Mahasiswa Nasional (FMN) gelar aksi damai di depan kampus udayana (UNUD), jalan Sudirman, Denpasar, Senin (24/9/2018) sore. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Peringati Hari Tani Nasional (HTN) 2018, organisasi massa, Front Mahasiswa Nasional (FMN) gelar aksi damai di depan kampus Udayana (UNUD), jalan Sudirman, Denpasar, Senin (24/9/2018) sore.

Para peserta aksi ini membawa atribut aksi, seperti spanduk, bendera dan membentangkan poster yang berisi tuntutan, seperti tolak PLTU Celukan Bawang, Junk IMF-WB, Lawan Reforma Agraria Palsu Jokowi dan Berbagai Aturan Pelaksanaan yang Dikontrol Imperialisme AS serta poster sejumlah tuntutan lainnya.

Satu persatu dari peserta aksi pun menyampaikan orasi politiknya.

Engel, pimpinan Front Mahasiswa Nasional Cabang Denpasar, mengatakan, aksi ini memperingati lahirnya hari tani nasional yang ke 58 tahun.

Menurutnya HTN merupakan momentum lahirnya undang-undang pokok agararia nomor 5 tahun 1960.

Di Bali, konflik agraria kata dia dari dulu hingga sekarang terus terjadi, seperti kasus petani di Desa Sumberklampok Buleleng seluas 642 hektar.

Kemudian kasus warga Celukanbawang untuk pembangunan ekspansi PLTU Celukanbawang 2x330 MW dan rencana reklamasi teluk benoa.

"Beberapa kasus agraria tersebut semakin menggambarkan bahwa setiap pergantian rezim (penguasa) di Indonesia tidak pernah serius menyelesaikan konflik agraria, bahkan semakin menambah penderitaan rakyat dan mempermudah skema para investor untuk merampas sumber agraria," katanya.

Sementara pimpinan pusat Front Mahasiswa Nasional Jakarta, Badarudin, mengatakan, program reforma agraria yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, khususnya kaum tani.

"Sesungguhnya, program reforma agraria yang dijalankan Jokowi bukan kemudian untuk menghilangkan monopoli dan perampasan tanah, namun program ini sesungguhnya untuk memasifkan perampasan dan monopoli tanah," katanya di sela aksi, Senin (24/9/2018).

Halaman
1234
Penulis: Hisyam Mudin
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved