Rancang Pergub Energi Bersih, Tim KBS Ungkap Aspek Ini yang Paling Diperhatikan

Kesepakatan itu secara resmi terkandung dalam nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani Gubernur dengan beberapa BUMN

Rancang Pergub Energi Bersih, Tim KBS Ungkap Aspek Ini yang Paling Diperhatikan
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Tim KBS bersama stakeholder terkait membahas Ranpergub tentang pengelolaan energi bersih yang berkeadilan di Provinsi Bali pada Senin, (8/10/2018) di rumah Tim KBS. 

Laporan wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pertemuan Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan pada 13 September 2018 lalu melahirkan beberapa kesepakatan mengenai pemanfaatan energi bersih di Bali.

Kesepakatan itu secara resmi terkandung dalam nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani Gubernur dengan beberapa BUMN, salah satunya dengan PT Indonesia Power.

Penandatanganan itu dilaksanakan di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana (Unud), Bukit Jimbaran, Badung, Bali yang dirangkaikan dengan kuliah umum Menteri ESDM pada Jumat, (5/10/2018) lalu.

Guna menyikapi hal tersebut, tim KBS berkumpul bersama stakeholder terkait untuk membahas Ranpergub tentang pengelolaan energi bersih yang berkeadilan di Provinsi Bali.

Koordinator Tim KBS, Ida Bagus Kesawa Narayana mengatakan, pengembangan energi ini harus mandiri.

Konsep kemandirian ini dimaksudkan bahwa Bali harus mampu memproduksi energi yang bersih dengan sendirinya.

Selain mandiri, keberadaan energi ini juga harus berkeadilan.

"Berkeadilan berarti yang miskin harus diberi keberpihakan, kemudian yang mempunyai materi harus diberikan beban yang lebih berat," terangnya saat ditemui Tribun Bali usai pembahasan Ranperda tersebut pada Senin, (8/10/2018) sore di rumah Tim KBS.

Tak hanya berkeadilan, keberadaan energi bersih nantinya juga dilihat dari segi distribusi.

Seluruh daerah diupayakan mempunyai pembangkit dan pengusaha yang menjalankan energi tersebut diutamakan berasal dari Bali.

"Seperti komunal, desa adat, perorangan, maupun UMKM bisa ikut serta dalam pengusahaan itu," paparnya.

Pergub ini, kata dia, diupayakan selesai sebelum bulan November 2018. (*)

Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help