Jumlah Pengidap HIV/AIDS Terus Meningkat, Tapi Dana Penanggulangannya Terancam Berkurang

Indonesia terancam tidak lagi mendapatkan bantuan penanggulangan HIV/AIDS dari berbagai negara-negara di dunia.

Jumlah Pengidap HIV/AIDS Terus Meningkat, Tapi Dana Penanggulangannya Terancam Berkurang
Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara
Aids Healthcare Foundation (AHF) Team saat berkunjung ke perkantoran Kompas Gramedia Group di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Ketewel, Gianyar, Selasa (9/10/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Indonesia terancam tidak lagi mendapatkan bantuan penanggulangan HIV/AIDS dari berbagai negara-negara di dunia.

Padahal, selama ini penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia 80 persen berasal dari bantuan asing.

Kebijakan pencabutan atau pengurangan bantuan penanggulangan HIV/AIDS ke Indonesia disebabkan karena Bank Dunia menempatkan Indonesia ke dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah ke bawah yang dikenal dengan istilah Middle Income Country (MICs).

Oleh karena itu, organisasi nirlaba global, Aids Healthcare Foundation (AHF) bakal menyuarakan permasalahan ini dalam The 2018 Annual Meetings Of The International Monetary Fund (IMF) and World Bank Group pada Rabu (10/10/2018) besok.

"Di forum itu kami akan melobi para pengambil keputusan negara-negara di dunia itu agar mengubah cara penghitungan bantuan negara yang saat ini berdasarkan pendapatan kotor yang dikeluarkan oleh Bank Dunia," kata Riki Febrian, Bidang Nasional Program di AHF saat menggelar kunjungan ke Kantor Redaksi Kompas TV Dewata, dan Tribun Bali Jl By Pass Ida Bagus Mantra, No 88A Ketewel, Gianyar, Selasa (9/10/2018).

Riki mengatakan, berdasarkan data UNAID, jumlah penduduk indonesia yang positif HIV/AIDS saat ini sebanyak 620 ribu jiwa.

Sementara yang sudah tersentuh penanganan baik melalui obat dan edukasi baru sebanyak 250 ribu jiwa.

Mirisnya lagi, jumlah kasus HIV/AISD di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Nah dengan dikuranginya bantuan dana dari negara -negara luar, maka penanganan HIV/AIDs di Indonesia akan semakin buruk," jelas Riki.

Selama ini, menurut Riki, pemerintah dengan duit negara plus bantuan dari negara-negara luar berhasil mensubsidi biaya obat HRV bagi mereka yang dinyatakan positif dan datang ke pusat-pusat layanan HIV/AIDs.

Jika bantuan dari negara -negara luar itu dicabut atau dikurangi, maka ancaman terburuknya masing-masing pengidap HIV/AIDS yang selama ini mendapatkan obat gratis tiap bulan mereka jadinya harus membayar obat tersebut.

"Perkiraannya bisa sampai Rp 3 juta per bulan untuk satu orang. Itu kalau subsidi dicabut. Jadi mereka yang positif HIV harus meminum obat setiap hari selama seumur hidupnya. Selama sebulan itu totalnya bisa sampai Rp 3 juta kalau diuangkan. Selama ini kan obatnya masih ada subsidi dari pemerintah," terang Riki.

Dalam kunjungan itu, hadir pula Marie Ko dari AHF beserta team yang diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Tribun Bali Sunarko, dan Kepala Biro Kompas TV Dewata, Bambang Cillitus .

Dalam diskusi itu, Marie mengatakan masalah HIV/AIDS sangat kompleks. Sampai saat ini belum ada obat yang berhasil menyembuhkan penyakit yang bisa menghilangkan daya tahan tubuh manusia sehingga menyebabkan jutaan orang meninggal sia-sia karena HIV/AIDS.

Itulah sebabnya, penanganan, dan pencegahan sangat dibutuhkan. (*) 

Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved