Sri Mulyani : Kalau Bisa Porsi APBN Dikurangi, Kemenkeu Dorong Skema Pembiayaan Inovatif dan Kreatif

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiskal.

Pemerintah dalam hal ini, telah menginisiasi beberapa skema pembiayaan inovatif dan kreatif dengan bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan menugaskan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, serta skema blended finance.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif ini, adalah untuk mencapai target pembangunan, namun tetap menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel.

Pembiayaan inovatif dan kreatif ini, menitikberatkan pada upaya untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada APBN atau istilahnya menggandeng swasta.

Tujuannya, agar ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi sektor/pihak di luar pemerintah untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

“Ini evolusi pembiayaan, selama ini kan program pembangunan sangat mudah tergantung pada APBN saja. Sementara banyak dana dari luar APBN baik dari dalam atau luar negeri. Tentu pembiayaan itu memiliki kerangka resiko, atau kerangka berbeda dengan APBN. Sehingga Kemenkeu menjembatani pihak luar yang ingin ikut membiayai,” jelasnya dalam media gathering bertema ‘Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Showcase Model Indonesia’ di Melia, Nusa Dua, Badung, Senin (8/10).

BUMN dan instansi di bawah kemenkeu, kata dia, diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal sekaligus aktor pembiayaan kreatif untuk mengimplementasikan Value for Money dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional.

Ia menegaskan, pembangunan Indonesia jika hanya mengandalkan APBN saja maka akan berjalan sangat lamban.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh jajaran kementerian dan BUMN bisa bersinergi dengan swasta untuk pembangunan Indonesia.

Ia pun sempat memuji Kementerian PU PR, karena mampu membangun dengan cepat tanpa membebani APBN.